DOMPU — Rencana pendirian Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Tambora memasuki babak baru. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar telah melayangkan surat resmi pada 15 April 2026 kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, meminta dukungan data untuk penyusunan naskah urgensi.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, Ilham, SP., mengonfirmasi bahwa pihaknya telah merespons surat tersebut. Seluruh dokumen yang diminta telah dikirimkan sebagai bagian dari persyaratan administratif pembentukan unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Pertanian itu.
Data yang Sudah Diserahkan Pemkab Dompu
Permintaan data dari BPTU-HPT Denpasar mencakup sejumlah dokumen strategis. Rinciannya meliputi luas lahan padang penggembalaan dan kawasan peternakan, populasi ternak berdasarkan jenis selama 2021-2025, serta data pemasukan dan pengeluaran ternak periode 2020-2025.
Selain itu, Pemkab Dompu juga diminta menyertakan data produksi daging tahun 2021-2025, sumber pakan ternak termasuk potensi limbah pertanian, laporan tahunan dinas peternakan 2024 dan 2025, serta dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Dompu 2025-2029.
“Surat permintaan itu sudah kita balas dengan mengirimkan data yang diminta. Kita berharap, pembentukan BPTU-HPT ini bisa segera diwujudkan agar kita tidak lagi bergantung ke BPTU-HPT Denpasar dan bisa mengembangkan sumber daya kita sendiri,” ungkap Ilham.
Komitmen Kementan Setelah Kunjungan Bupati Dompu
Proses ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Bupati Dompu, Bambang Firdaus, dengan jajaran direktorat di Kementerian Pertanian beberapa bulan lalu. Saat itu, Bupati diterima langsung oleh Direktur Hilirisasi Peternakan, Dr. drh. Makmun, M.Sc, dan Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Dr. Harry Suhada, S.Pt., M.Sc., IPU.
Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Pertanian menunjukkan perhatian besar terhadap potensi peternakan Dompu. Keberadaan kawasan pelepasan ternak Doro Ncanga yang luas serta populasi ternak yang terus berkembang menjadi pertimbangan utama.
Potensi itu pula yang mendorong kementerian untuk mengusulkan UPT tersendiri bernama BPTU-HPT Tambora. Dengan hadirnya balai ini, koordinasi teknis antara pemerintah daerah dan pusat diharapkan lebih singkat dan responsif.
Dampak bagi Sentra Peternakan Dompu
Kehadiran BPTU-HPT Tambora dinilai strategis bagi penguatan sektor peternakan di Pulau Sumbawa bagian timur. Selain menjamin ketersediaan bibit ternak unggul dan hijauan pakan, keberadaan UPT kementerian di daerah akan memperpendek rantai koordinasi program.
Ilham menambahkan, pihaknya berharap momentum ini mampu memperkuat posisi Dompu sebagai salah satu sentra peternakan di NTB. Kawasan penggembalaan, pembibitan, dan sumber pakan yang dimiliki daerah dapat dioptimalkan secara lebih maksimal.
Saat ini, proses penyusunan naskah urgensi masih berjalan di tingkat kementerian. Belum ada kepastian waktu terkait realisasi pembangunan balai tersebut.
