SUMBAWA BESAR — Pengecekan lapangan yang dilakukan tim BNPB ini merupakan tindak lanjut dari usulan yang diajukan Pemerintah Kabupaten Sumbawa beberapa waktu lalu. Muhammad Nur Hidayat menyampaikan bahwa pihaknya berharap pembangunan sumur bor dapat segera rampung agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan air bersih.
"Alhamdulillah setelah kita usulkan kemarin, tim BNPB langsung turun ke Sumbawa melakukan pengecekan lapangan. Kami berharap agar pembangunannya bisa cepat selesai sehingga bisa dirasakan manfaat oleh masyarakat," kata Muhammad Nur Hidayat.
Pakai Geolistrik, Warga Tak Perlu Pikirkan Sumber Listrik
Sumur bor yang akan dibangun nantinya tidak hanya berupa titik pengeboran, tetapi juga dilengkapi dengan bantuan mesin. Menariknya, sistem ini akan menggunakan teknologi geolistrik. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu lagi memikirkan sumber listrik untuk menghidupkan mesin air tersebut, sehingga operasionalnya dinilai lebih hemat dan mudah.
Selain rencana pembangunan sumur bor, BPBD Kabupaten Sumbawa juga telah menerima bantuan dari BNPB senilai Rp378.865.200. Bantuan tersebut terdiri dari dua unit pompa alkon merek HP, satu unit pompa pendorong air sungai merek HP, dua unit tandon air beserta dudukan, dua paket pipa paralon kran, serta 100 paket sembako.
"Barang-barang ini sudah ada di gudang BPBD, kita distribusikan nanti ketika kondisinya darurat. Sehingga masyarakat tidak merasa kesulitan nantinya," jelasnya.
14 Desa Rutin Terdampak, Distribusi Air Masih Sporadis
Data BPBD mencatat ada 24 kecamatan dan 14 desa yang rutin terdampak kekeringan saat musim kemarau tiba. Saat ini, pendistribusian air bersih masih dilakukan secara sporadis atau menunggu permintaan dari wilayah yang membutuhkan. Beberapa desa yang sudah mulai dilayani antara lain Desa Hijrah, Kukin, Lenangguar, dan Batu Tering.
Untuk memperlancar penyaluran, BPBD telah menyiapkan tiga truk tangki air. Pihaknya juga meminta pemerintah kecamatan dan desa segera menyampaikan surat permohonan kepada Bupati dengan tembusan ke kepala BPBD. Surat itu harus dilengkapi laporan kondisi lapangan sebagai dasar penanganan dan penyaluran bantuan.
Status Siaga Kekeringan 123 Hari, Ribuan Jiwa Terancam
Pemerintah setempat telah menetapkan status siaga bencana kekeringan selama 123 hari, terhitung sejak 1 Juli hingga 31 Oktober 2026. Berdasarkan data, ada sekitar 8.782 kepala keluarga atau 34.807 jiwa yang berpotensi terdampak kemarau pada periode Juli-Oktober. Total kebutuhan air bersih yang harus didistribusikan mencapai 8.353.680 liter.
"Pola distribusi air yang kita lakukan saat ini masih bersifat sporadis (tergantung wilayah yang meminta distribusi air bersih). Kalau untuk keseluruhan kita masih menunggu status tanggap darurat kekeringan," tukasnya.
Dengan adanya sumur bor dalam ini, pola distribusi air bersih ke wilayah-wilayah rawan kekeringan diharapkan bisa diminimalisir. Masyarakat tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pasokan truk tangki air, terutama saat puncak musim kemarau.
