MATARAM — Kondisi darurat pendidikan di Lombok Barat mendapat sorotan tajam dari DPRD setempat. Enam ruang kelas di SMAN 1 Gunungsari telah disegel berdasarkan rekomendasi Dinas PUPR Provinsi NTB setelah hasil pemeriksaan menyatakan bangunan tersebut rawan ambruk. Atap beton dengan penyangga kayu dinilai sangat berisiko bagi keselamatan siswa.
Belajar di Kantin dan Lobi Sekolah
Kepala SMAN 1 Gunungsari, Musyrifin, mengungkapkan bahwa penyegelan itu membuat sekitar 360 siswa terdampak. Sejak awal, sekolah sebenarnya sudah kekurangan empat ruang kelas. Kini, siswa harus berbagi tempat darurat yang jauh dari layak.
"Kalau dari hasil pemeriksaan PUPR Provinsi, kami disarankan untuk sterilkan ruang kelas. Tapi sejak awal kami sudah kekurangan empat kelas. Makanya kalau dihitung, sekitar 360 siswa yang terdampak," ujarnya.
Musyrifin menambahkan, belajar di tempat darurat seperti kantin sangat tidak nyaman. "Siswa banyak ngeluh panas, kemudian di kantin berdebu," tandasnya. Ia berharap pemerintah segera turun tangan agar proses belajar mengajar bisa kembali normal.
DPRD: Pemprov NTB Belum Ada Tindakan Nyata
Anggota Komisi IV DPRD Lombok Barat, Saeun, menyayangkan lambannya respons Pemprov NTB. Menurutnya, persoalan sekolah rusak ini sudah berlarut-larut dan kerap dibahas dalam rapat bersama pihak sekolah, namun tak kunjung ada perbaikan.
"Beberapa kali saya sudah rapat dengan pihak sekolah, memang kondisinya sangat memprihatinkan. Bahwa beberapa ruang kelas di segel itu sudah lama sekali sebenarnya butuh perhatian," katanya, Kamis (30/7/2026).
Politikus PAN itu menegaskan bahwa hingga kini belum ada langkah konkret dari pemerintah provinsi. "Tapi Pemerintah Provinsi sampai hari ini belum ada tindakan. Itu kasihan, siswanya harus belajar di kantin sampai lobi sekolah, padahal sekolah ini Sekolah Unggulan," sesalnya.
Kewenangan Pengelolaan SMA Dipertanyakan
Saeun juga mempertanyakan kapasitas Pemprov NTB dalam mengelola kewenangan SMA yang telah dialihkan dari pemerintah kabupaten beberapa tahun lalu. Ia menilai, jika provinsi tak sanggup membangun dan merawat sekolah, sebaiknya kewenangan itu dikembalikan ke kabupaten.
"Sebenarnya SMA itu awalnya di bawah Kabupaten, beberapa tahun yang lalu itu diambil oleh Provinsi. Provinsi ini sudah dapat tanah sekian hektare dan sekolah, tetapi dia enggak bisa membangun itu. Kalau dia enggak mampu, kembalikan saja ke Kabupaten," tegasnya.
Ia mengaku sering menerima keluhan warga yang melihat anak-anak mereka belajar di tempat tak layak. "Ini sudah lama sekali, orang sudah marah masyarakat ini karena mereka lihat anak-anaknya belajar tidak nyaman. Masyarakat ini enggak tahu yang punya kewenangan ini Provinsi atau Kabupaten, jadi ngelapornya ke kami saja," tuturnya.
Desakan: Jangan Tunggu Ada Korban
Saeun mendesak Pemprov NTB untuk segera memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak tanpa menunggu tekanan publik atau jatuhnya korban. "Ayok segera diselsaikan, jangan nunggu masyarakat ribut baru bertindak. Jangan sampai nunggu ada korban nyawa," pintanya.
