MATARAM — Kerusakan alat MRI di RSUD H. Moh. Ruslan Mataram telah berlangsung sejak beberapa bulan lalu. Alat tersebut sudah tidak dapat diperbaiki karena faktor usia. Dampaknya langsung terasa: pasien yang memerlukan pemeriksaan pencitraan medis ini harus mendapatkan rujukan ke luar Pulau Lombok.
Rujukan Sampai ke Bali, BPJS Tak Bisa Klaim Terpisah
Direktur RSUD H. Moh. Ruslan, dr. Hj. Eka Nurhayati, mengungkapkan bahwa situasi semakin pelik. Pasalnya, alat MRI milik RSUD Provinsi NTB yang selama ini menjadi tujuan rujukan utama juga mengalami kerusakan serupa.
“Pasien kami rujuk ke luar daerah karena di NTB tidak ada lagi rumah sakit yang memiliki MRI,” ujarnya, Senin (20/7).
Eka menambahkan, layanan pemeriksaan MRI dalam skema BPJS Kesehatan merupakan bagian dari paket pembiayaan pelayanan. Artinya, biaya rujukan tidak dapat diklaim secara terpisah oleh rumah sakit.
Harga Selangit, Pemkot Andalkan APBD Perubahan
Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, menyatakan telah menerima laporan kerusakan tersebut. Ia mengakui bahwa alat MRI merupakan fasilitas vital yang sangat dibutuhkan rumah sakit rujukan di ibu kota provinsi ini.
“Soal itu saya sudah menerima laporannya dan memang alat itu sangat vital untuk memeriksa penyakit pasien,” kata Mohan.
Namun, pengadaan alat baru terkendala harga yang sangat mahal. Pemkot Mataram akan menyesuaikan rencana pengadaan dengan kemampuan fiskal daerah, termasuk melalui pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.
“Memang rumah sakit harus mempunyai MRI karena sangat vital. Untuk MRI, insyaallah kita upayakan,” tegasnya.
Koordinasi dengan Direktur RSUD, Cari Alternatif Pendanaan
Wali Kota mengaku telah berkoordinasi dengan Direktur RSUD H. Moh. Ruslan untuk mencari berbagai alternatif. Hingga saat ini, pengadaan alat MRI baru belum diusulkan secara resmi karena besarnya anggaran yang dibutuhkan.
Mohan menekankan bahwa peningkatan kualitas dan kelengkapan fasilitas medis menjadi prioritas. RSUD H. Moh. Ruslan merupakan salah satu rumah sakit rujukan utama di Nusa Tenggara Barat setelah RSUD Provinsi.
“Ini harapan masyarakat banyak. Karena itu saya minta agar kualitas pelayanan dan infrastruktur rumah sakit terus ditingkatkan,” ujarnya.
