MATARAM — Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, mewakili Gubernur Lalu Muhamad Iqbal, menyerahkan dokumen KUA-PPAS APBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB di Ruang Rapat Tambora, Selasa (14/7/2026). Rancangan ini memuat proyeksi kapasitas fiskal daerah yang disebut semakin kuat, sehingga memberi ruang lebih besar untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas.
Dalam nota pengantar, Wagub yang akrab disapa Umi Dinda menyampaikan apresiasi kepada masyarakat NTB yang dinilai terus menjaga stabilitas daerah. Menurutnya, stabilitas itu menjadi modal penting untuk memperkuat kepercayaan pemerintah pusat sekaligus mempercepat pembangunan di Nusa Tenggara Barat.
Empat Sektor Prioritas dalam Rancangan APBD 2027
Pemerintah Provinsi NTB menetapkan tema pembangunan untuk tahun anggaran 2027, yaitu "Akselerasi Pengentasan Kemiskinan, Ketahanan Pangan dan Energi, Penyiapan Ekosistem Industri Agromaritim, serta Pembangunan Destinasi Pariwisata Berkualitas Berkelanjutan." Tema ini menjadi arah utama penyusunan program dan anggaran.
"Tema ini mencerminkan arah pembangunan NTB yang berfokus pada program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata, baik dalam jangka pendek maupun berkelanjutan," jelas Dinda di hadapan pimpinan dan anggota DPRD.
Bendungan Meninting dan Penguatan Pariwisata Jadi Andalan
Salah satu capaian yang disorot adalah peresmian Bendungan Meninting oleh Presiden Prabowo Subianto. Bendungan itu disebut sebagai bagian dari lima bendungan strategis nasional yang memperkuat posisi NTB sebagai penyangga ketahanan pangan nasional.
"Peresmian Bendungan Meninting semakin memperkokoh posisi NTB sebagai salah satu penyangga ketahanan pangan nasional, sekaligus memperkuat ketahanan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi nasional," ujar Wagub.
Di sektor pariwisata, Pemprov NTB mencatat keberhasilan penyelenggaraan Pocari Sweat Run Lombok 2026 yang diikuti ribuan peserta. Acara itu dinilai memberikan dampak nyata terhadap perhotelan, transportasi, UMKM, dan ekonomi kreatif. Rangkaian agenda besar berikutnya meliputi MotoGP Mandalika 2026, Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII NTB, hingga persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028.
Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Anggaran
Meskipun ruang fiskal diproyeksikan membaik, Dinda menegaskan penyusunan APBD tetap diarahkan pada pemenuhan belanja wajib, belanja yang telah ditentukan penggunaannya (earmarked), serta program prioritas. Pengelolaan anggaran mengedepankan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagai upaya memperkuat kepercayaan publik.
Rancangan KUA-PPAS yang diserahkan mencakup tiga komponen utama: pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Ketiganya akan menjadi dasar pembahasan bersama DPRD sebelum ditetapkan menjadi APBD Tahun Anggaran 2027. Pemprov NTB berharap pembahasan berlangsung konstruktif dan disepakati tepat waktu.
