SUMBAWA BESAR — Pemeriksaan kinerja yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB di Kabupaten Sumbawa tidak hanya menyoroti pengelolaan anggaran. Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, menegaskan momen ini harus dimanfaatkan untuk membenahi sektor strategis, termasuk pariwisata yang dinilai belum optimal menggerakkan ekonomi warga.
Ansori menyebut, pengembangan pariwisata tidak cukup sekadar meningkatkan daya tarik destinasi. Pemerintah daerah, kata dia, perlu memastikan sektor tersebut mampu berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumbawa.
"Penggunaan anggaran satu rupiah pun harus kita pertanggungjawabkan. Mari kita bekerja sama untuk perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat," tegas Ansori saat membuka Entry Meeting BPK RI di Ruang Rapat H Hasan Usman, Lantai I Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (26/8).
BPK Periksa Efektivitas Program dan Pengelolaan Perumdam
Pemeriksa Ahli Madya BPK RI Perwakilan NTB, Moch. Mulyono, menjelaskan pemeriksaan kinerja ini berlangsung sekitar 40 hari. Fokus pengawasan tidak hanya pada administrasi keuangan, tetapi juga efektivitas program yang berjalan di lapangan.
"Pemeriksaan kinerja bertujuan menilai efektivitas pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperbaiki," ujar Mulyono di hadapan para kepala perangkat daerah.
Dalam pemeriksaan pendahuluan ini, BPK akan menguji efektivitas peran Pemkab Sumbawa, pengelolaan Perumdam Batulanteh dalam layanan air minum, serta penyelenggaraan kepariwisataan. Ketiga sektor itu dinilai berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan dasar masyarakat.
Perangkat Daerah Diminta Buka Data
Ansori meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak menutup-nutupi persoalan. Ia menginstruksikan agar setiap data dan kendala yang dihadapi disampaikan secara terbuka selama proses pemeriksaan berlangsung.
Langkah itu dinilai penting agar rekomendasi yang nantinya dikeluarkan BPK benar-benar menyentuh akar masalah. Pemkab Sumbawa berharap hasil pemeriksaan mampu memperkuat kinerja perangkat daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara nyata.
Sementara itu, Mulyono meminta dukungan aktif dari seluruh jajaran pemerintah daerah. Menurutnya, kelengkapan data dan informasi menjadi kunci utama kelancaran pemeriksaan.
"Kami membutuhkan dukungan aktif perangkat daerah, khususnya dalam penyampaian data dan informasi yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan," katanya.
