MATARAM — Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memastikan evaluasi kinerja terhadap pejabat hasil mutasi Januari 2026 telah tuntas. Kebijakan evaluasi berkala ini dijalankan setiap enam bulan sekali sebagai tolak ukur apakah seorang pejabat layak bertahan di posisinya atau tidak.
“Sudah, sudah ada (hasil) evaluasinya,” ujar Iqbal di Mataram, Rabu (26/8/2026). Kendati demikian, orang nomor satu di NTB itu enggan membeberkan rincian hasil penilaian tersebut ke publik.
Fokus Isi Kursi Kepala Bapenda yang Kosong
Setelah evaluasi beres, langkah selanjutnya yang menjadi prioritas adalah mengisi jabatan yang masih lowong. Salah satunya posisi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB yang sejak Maret 2026 hanya diisi Pelaksana Tugas (Plt) menyusul meninggalnya dr. Lalu Herman Mahaputra.
“(Untuk Kepala Bapenda) segera,” tegas Iqbal ketika ditanya soal waktu pengisian.
Pansel Dihapus, Karier ASN Berbasis Data
Perubahan mendasar terjadi pada mekanisme seleksi. Iqbal menyatakan pengisian jabatan kosong ke depan tidak lagi menggunakan panitia seleksi (pansel). Sebagai gantinya, Pemprov NTB menerapkan sistem manajemen talenta yang penilaiannya mengacu pada data kinerja dan potensi terukur.
“Kita udah nerima SK (BKN) untuk pelaksanaan manajemen talenta di NTB. Jadi, mulai saat ini pengisian jabatan kosong di eselon 3 dan eselon 2 sudah tidak perlu lagi pakai pansel,” katanya.
Kebijakan ini sejalan dengan paparan Gubernur di hadapan jajaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 6 Agustus 2026. Saat itu, Iqbal menegaskan transformasi birokrasi harus dimulai dari pembenahan sistem pengelolaan sumber daya manusia aparatur.
27.850 ASN Menanti Sistem Karier Modern
Gubernur menilai pengembangan karier aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh lagi ditentukan oleh kontestasi sesaat. Sistem baru ini dirancang agar jenjang karier berjalan objektif, transparan, dan menguntungkan organisasi.
“Pengembangan karier ASN tidak boleh lagi bergantung pada kontestasi sesaat. Ke depan, karier aparatur harus dipandu oleh Manajemen Talenta ASN berbasis kinerja dan potensi sehingga adil bagi ASN dan menguntungkan organisasi,” tegasnya.
Pembangunan sistem ini merupakan bagian dari implementasi visi Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia, khususnya misi ketujuh tentang percepatan transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan kolaboratif. Pemprov NTB sendiri saat ini mengelola 27.850 ASN yang membutuhkan sistem pengelolaan karier modern dan profesional.
