JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa persoalan lingkungan dan mitigasi bencana kerap terabaikan begitu kondisi darurat berlalu. Padahal, upaya pencegahan seperti penguatan sistem peringatan dini (early warning system) dan pembangunan infrastruktur tahan bencana harus menjadi program permanen pemerintah daerah.
“Kebanyakan isu ini kembali tidak diperhatikan setelah bencananya berlalu. Nah, kita berharap tentu pendekatannya itu melembaga,” ujar Bima Arya di sela acara Sustainability 360 Forum 2026 di SMESCO Convention Hall, Jakarta Selatan, Rabu (26/8/2026).
Mengapa Perencanaan Kota Berkelanjutan Mendesak?
Bima Arya menjelaskan, tantangan pengelolaan perkotaan saat ini jauh lebih kompleks dibanding dekade sebelumnya. Isu urbanisasi, transportasi publik, layanan dasar, hingga perubahan iklim saling terkait dan tidak bisa ditangani pemerintah sendirian.
“Tantangan ke depan dalam hal perkotaan ini semakin berat, ada isu tentang urbanisasi, ada isu tentang perubahan iklim, ada isu tentang transportasi publik, ada isu tentang layanan dasar. Dan itu tidak mungkin ditangani oleh pemerintah sendiri, ya harus membangun ekosistem,” kata Bima Arya.
Untuk itu, pembangunan daerah ke depan tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Daya dukung lingkungan dan risiko bencana harus menjadi variabel utama dalam setiap rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
Peran Dunia Usaha dalam Pendanaan Hijau
Dalam forum yang mempertemukan investor dan pelaku usaha ini, Bima Arya mendorong sektor swasta mengambil peran lebih besar. Salah satu kontribusi yang bisa diberikan adalah melalui pengembangan ekonomi hijau dan penyediaan skema pendanaan alternatif untuk program keberlanjutan.
“Ya ini forum ini kan targetnya adalah itu, mengundang semua stakeholders yang peduli pendanaan alternatif. Untuk bisa menjalankan program-program sustainability,” ucap Bima Arya.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar program mitigasi bencana tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi terimplementasi di lapangan.
Potensi Besar yang Belum Terhubung
Chair Indonesia Sustainability 360 Forum 2026, Unggul Yoga Ananta, mengungkapkan bahwa percepatan ekonomi hijau di Indonesia masih menghadapi persoalan keterhubungan antar-pemangku kepentingan. Padahal, modal dasarnya sudah lengkap.
“Indonesia memiliki potensi besar dari sisi kebijakan, teknologi, hingga sumber daya. Tantangannya adalah menyelaraskan langkah (alignment) antara dunia usaha, korporasi, pemerintah, dan talenta muda,” kata Unggul.
Indonesia Sustainability 360 Forum 2026 digelar pada 26–27 Agustus 2026 dengan tema Indonesia's Green Economy Leap: Transforming the Future of Competitiveness. Forum ini dihadiri perwakilan kementerian/lembaga, pemda, pelaku usaha, investor, akademisi, hingga talenta muda untuk menjembatani kesenjangan kolaborasi dalam transformasi ekonomi hijau nasional.
