MATARAM — Rombongan Putri Mahkota Swedia, Victoria, dijadwalkan menginjakkan kaki di Nusa Tenggara Barat pada 5-6 September 2026. Kehadiran pewaris takhta Kerajaan Swedia itu di NTB bukan sekadar kunjungan kenegaraan biasa, melainkan bagian dari tugasnya sebagai Duta Khusus Pembangunan (Goodwill Ambassador) UNDP.
Pemprov NTB menangkap momentum ini untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pembangunan tidak selalu diukur dari angka pertumbuhan ekonomi. Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa tolok ukur keberhasilan pembangunan justru terlihat dari bagaimana masyarakat, budaya, dan lingkungan tumbuh secara berkelanjutan.
Bukan Agenda Seremonial, Gubernur Fokus pada Realitas Lapangan
Iqbal menekankan bahwa kunjungan Putri Victoria harus memberikan gambaran autentik tentang kondisi masyarakat. Ia tidak ingin sang putri hanya melihat gedung-gedung pemerintahan atau presentasi di ruang rapat.
“Ini adalah momentum agar Putri Mahkota Swedia dapat melihat langsung kondisi dan kehidupan masyarakat di lapangan,” ujarnya, Rabu, 26 Agustus 2026.
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki ini menguraikan, isu gender dan pemberdayaan perempuan menjadi salah satu poin krusial yang ingin ditunjukkan Pemprov NTB kepada dunia internasional. Menurutnya, NTB berkomitmen penuh menempatkan perempuan sebagai prioritas dalam kebijakan publik, mulai dari sektor kesehatan hingga penguatan ekonomi berbasis komunitas.
Agenda Utama: Menyapa Kader Posyandu Hingga Konservasi Laut
Di hari pertama kunjungannya, rombongan Putri Victoria dijadwalkan mengunjungi kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Gubernur menilai Posyandu di NTB bukan hanya sekadar tempat cek kesehatan dasar, melainkan simbol kekuatan relawan perempuan yang bergerak dari akar rumput.
“Saya sangat merekomendasikan agar beliau meluangkan waktu melihat Posyandu dan bertemu kader-kadernya. Puluhan ribu kader yang tersebar hingga ke desa-desa adalah institusi nyata yang membantu masyarakat dari bawah,” lanjut Iqbal.
Selain isu perempuan dan kesehatan, rombongan juga disiapkan untuk meninjau beberapa titik berbasis lingkungan dan kebudayaan. Kawasan Gili Meno menjadi salah satu destinasi untuk melihat keterlibatan warga lokal dalam konservasi ekosistem laut dan terumbu karang.
Hutan Adat Bayan Jadi Simbol Harmoni Alam dan Budaya
Pemprov NTB juga memasukkan kawasan Hutan Adat Bayan di Kabupaten Lombok Utara ke dalam daftar kunjungan. Lokasi ini dipilih untuk memperlihatkan keharmonisan antara adat, budaya, dan perlindungan alam yang telah terjaga secara turun-temurun oleh masyarakat lokal.
“Termasuk kawasan Hutan Adat Bayan di Kabupaten Lombok Utara. Hal ini guna memperlihatkan keharmonisan antara adat, budaya, dan perlindungan alam,” katanya.
Mengingat alokasi waktu kunjungan yang tergolong singkat, Iqbal meminta seluruh instansi terkait, termasuk aparat keamanan dan tim teknis, untuk memperketat koordinasi. Ia menekankan pentingnya memberikan pengalaman yang autentik dan berkesan bagi sang Putri Mahkota.
