NUSA TENGGARA BARAT — Kebijakan deregulasi yang dijalankan pemerintah sejak beberapa waktu lalu mulai menunjukkan hasil nyata pada kinerja keuangan BUMN pupuk. Prabowo menyatakan, penghapusan puluhan aturan yang dianggap menghambat distribusi dan produksi menjadi kunci utama di balik efisiensi operasional perusahaan.
“Harga pupuk turun, volume tambah, tapi keuntungan bagi Pupuk Indonesia naik 252,8 persen,” ujar Prabowo dalam Pidato Presiden pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
Ia menambahkan, fenomena ini merupakan kali pertama harga pupuk bisa ditekan di saat yang bersamaan dengan peningkatan volume distribusi. Langkah tersebut dinilai sebagai terobosan yang memutus paradoks lama di sektor pertanian, di mana penurunan harga biasanya diikuti penyusutan margin produsen.
Dampak ke Petani dan Swasembada Pangan
Di tingkat lapangan, dampak kebijakan ini dirasakan langsung oleh para petani. Dengan harga yang lebih murah dan ketersediaan stok yang lebih banyak, akses terhadap pupuk bersubsidi maupun non-subsidi menjadi jauh lebih mudah dibandingkan periode sebelumnya.
“Rakyat kita sekarang mudah mendapatkan pupuk. Karena itulah produksi meningkat, dan kita lebih cepat swasembada pangan,” tegas Ketua Umum Partai Gerindra tersebut dalam pidato kenegaraannya.
Perbaikan rantai pasok ini disebut berkontribusi signifikan terhadap pencapaian swasembada pangan. Prabowo mengklaim, Indonesia saat ini telah berhasil memenuhi kebutuhan domestik untuk delapan komoditas strategis secara mandiri.
Prestasi yang Diakui Dunia
Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut tidak hanya dirasakan di dalam negeri, tetapi juga mendapat pengakuan dari komunitas internasional. Capaian swasembada di tengah dinamika harga komoditas global disebut menjadi bukti ketahanan pangan nasional yang semakin kuat.
“Kita telah mencapai suatu prestasi yang diakui oleh dunia. Tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan,” kata Prabowo di hadapan para anggota legislatif dan tamu undangan.
Ke depan, efektivitas kebijakan ini akan terus diuji seiring dengan kebutuhan pangan yang meningkat. Namun, kombinasi antara relaksasi aturan dan penguatan kinerja BUMN pupuk dinilai menjadi fondasi yang tepat untuk menjaga stabilitas produksi pertanian nasional dalam jangka panjang.
