MATARAM — Pemprov NTB membawa pulang tiga apresiasi dari Kemendagri pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Maluku dan Nusa Tenggara. Penghargaan diserahkan di Jakarta, Kamis, 17 September 2026. Dari tiga kategori yang dimenangkan, satu di antaranya merupakan peringkat pertama.
NTB keluar sebagai Terbaik 1 kategori Implementasi Program Pembangunan 3 Juta Rumah. Dua apresiasi lain diraih pada kategori Akses Pendidikan dan Pelayanan Pendidikan serta Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri, keduanya di posisi Terbaik 2.
Dukungan Anggaran Rp 9 Miliar untuk Tiga Sektor
Atas capaian tersebut, NTB menerima dukungan anggaran dengan total Rp 9 miliar. Alokasi terbesar, Rp 6 miliar, diarahkan untuk program bedah rumah sebanyak 300 unit.
Sisa dana masing-masing Rp 1,5 miliar digelontorkan untuk bidang pelayanan fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta pengelolaan sampah dan lingkungan. Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal mengatakan apresiasi ini menjadi cermin arah kebijakan pemerintah daerah dalam menjawab persoalan mendasar masyarakat.
"Alhamdulillah, kali ini NTB mendapatkan tiga apresiasi. Satu apresiasi juara pertama, yaitu di bidang pencapaian 3 juta rumah," ujar Gubernur.
Menurut Iqbal, penilaian Kemendagri tidak semata melihat hasil akhir pembangunan. Yang dinilai, kata dia, adalah kekuatan kebijakan di tiga isu tersebut.
"Semua penilaian ini masih berdasarkan kebijakan. Artinya, dalam tiga isu tadi, Kemendagri memandang NTB memiliki kebijakan yang solid dan keberpihakan yang jelas," katanya.
Bedah Rumah Diprioritaskan di Desa Kemiskinan Ekstrem
Pada sektor perumahan, Iqbal menjelaskan program bedah rumah akan diarahkan terutama ke desa-desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem. Intervensi kualitas hunian dianggap bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan.
Alasannya, kondisi rumah dinilai berkaitan erat dengan persoalan kemiskinan ekstrem. "Memang kami mengalokasikan cukup banyak untuk bedah rumah, khususnya di desa-desa kemiskinan ekstrem. Karena salah satu persoalan yang menyebabkan tingginya kemiskinan ekstrem itu adalah persoalan rumah. Karena itu yang menjadi sasaran kami," jelasnya.
Golden Ticket untuk Kepala Sekolah di Wilayah Pelosok
Di bidang pendidikan, Pemprov NTB mendorong pembenahan tata kelola SMA, SMK, dan SLB. Salah satu caranya lewat pengembangan sekolah tematik yang menyesuaikan potensi lokal.
Pemerintah daerah juga menyiapkan kebijakan golden ticket untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan. Lewat skema ini, kepala sekolah berkinerja terbaik didorong bertugas di wilayah pelosok dengan dukungan insentif tambahan.
"Kita berikan kepada kepala sekolah-kepala sekolah yang terbaik, kita letakkan di daerah-daerah yang pelosok, tetapi kita berikan mereka insentif tambahan. Ini bagian dari upaya kita untuk memeratakan kualitas pendidikan antara kota dengan di pelosok," kata Miq Iqbal.
Iqbal menegaskan apresiasi bukan tujuan akhir. Pengakuan pemerintah pusat justru menjadi dorongan agar kebijakan yang dirancang berbuah capaian konkret dan dirasakan langsung warga.
"Targetnya adalah kita ingin supaya kebijakan ini betul-betul menghasilkan hasil-hasil yang konkret seperti yang kita targetkan dari sejak awal," ujarnya.
Kebijakan tersebut sejalan dengan tiga pilar pembangunan NTB, yakni pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia. Program Desa Berdaya, khususnya yang menyasar desa kemiskinan ekstrem, menjadi salah satu instrumennya.
"Ini hanya refleksi dari visi-visi Presiden juga yang kami bawa ke level daerah," katanya.
Empat Kabupaten/Kota di NTB Ikut Berprestasi
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya menyebut apresiasi diberikan untuk melihat pelaksanaan standar pelayanan minimal, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Kemendagri juga menyoroti pengelolaan sampah dan program Indonesia Asri sebagai program prioritas pemerintah pusat.
"Itu hal yang wajib dilakukan. Ditambah dengan satu lagi, yaitu penanganan sampah dan Indonesia Asri yang menjadi program unggulan Bapak Presiden," ujar Tito.
Selain NTB di tingkat provinsi, sejumlah kabupaten/kota di NTB turut meraih apresiasi. Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Mataram, Kota Bima, dan Kabupaten Lombok Utara tercatat berprestasi dalam bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, program pembangunan 3 juta rumah, serta pengelolaan sampah dan lingkungan asri.
