NUSA TENGGARA BARAT — Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, penggeledahan maraton dilakukan di Kanwil Pajak Surakarta serta sejumlah lokasi di Klaten, Jombang, Surabaya, dan Malang. Dari rangkaian upaya paksa tersebut, penyidik mengamankan dokumen, barang bukti elektronik, hingga logam mulia dan uang tunai.
"Penyidik juga mengamankan barang bukti di rumah Pemeriksa Pajak di Malang, dalam bentuk logam mulia emas seberat 1,3 kg dan uang tunai senilai Rp100 juta," ujar Budi dalam keterangannya, Kamis (13/8/2026).
Pengembangan Perkara: Tiga Sprindik Diterbitkan
Kasus ini tidak berhenti pada penangkapan awal. KPK menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (sprindik) untuk mengembangkan perkara. Pertama, dugaan pihak swasta yang memberi suap kepada pejabat di KPP Banjarmasin. Kedua, dugaan penerimaan suap oleh pejabat lain dan pejabat yang sama dari pihak swasta lainnya. Ketiga, dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Budi menambahkan, penyidik akan menelaah setiap barang bukti yang didapatkan untuk memperkuat konstruksi perkara.
Kepala KPP Banjarmasin Jadi Tersangka
Sebelumnya, KPK menetapkan Kepala KPP Madya Banjarmasin, Mulyono (MLY), sebagai tersangka. Penetapan ini buntut dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (4/2/2026). Dalam operasi senyap tersebut, dua orang lainnya turut ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.
OTT dan penggeledahan lanjutan ini menunjukkan pola penegakan hukum yang sistematis. Penyitaan emas batangan dan uang tunai dalam jumlah besar mengindikasikan adanya aliran dana yang perlu ditelusuri lebih dalam, terutama kaitannya dengan dugaan pencucian uang.
Modus yang diduga digunakan adalah pengajuan restitusi pajak. Restitusi merupakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya menjadi hak wajib pajak. Namun, dalam kasus ini, proses tersebut diduga dikorupsi melalui pemberian suap kepada pejabat pajak.
Hingga berita ini diturunkan, KPK belum merinci lebih lanjut peran masing-masing tersangka dan total nilai suap yang terlibat. Penyidik masih mendalami keterangan saksi dan menganalisis barang bukti yang disita dari sejumlah lokasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Perkara ini menjadi pengingat atas risiko korupsi di sektor perpajakan, khususnya pada layanan yang berhubungan langsung dengan wajib pajak. KPK diharapkan terus mengusut tuntas hingga ke akar permasalahan, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain di lingkungan kantor pajak.
