MATARAM — Sembilan atlet Taekwondo asal Kabupaten Sumbawa harus gigit jari setelah gagal bertanding di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII NTB 2026. Padahal, mereka telah melalui seluruh proses administrasi dan dinyatakan sah sebagai peserta oleh KONI Provinsi NTB.
Ketua KONI Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, menyesalkan keputusan sepihak yang diambil pada Technical Meeting (TM) oleh Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) NTB. Menurutnya, tindakan itu telah mencederai nilai sportivitas dan menghilangkan hak atlet yang sudah berlatih keras.
ID Card Resmi Diterbitkan, Atlet Tetap Ditolak
Abdul Rafiq mempertanyakan kredibilitas sistem verifikasi peserta Porprov. Ia menegaskan bahwa atlet-atlet tersebut telah memperoleh ID Card resmi dari KONI NTB dan tercatat sebagai bagian dari kontingen Kabupaten Sumbawa.
“Apa arti diterbitkannya ID Card resmi oleh KONI NTB apabila atlet yang telah dinyatakan sah sebagai peserta masih dapat digugurkan secara sepihak pada saat Technical Meeting? Jika hal seperti ini dibiarkan, maka kredibilitas sistem verifikasi peserta Porprov menjadi dipertanyakan,” ujar Abdul Rafiq, Selasa (21/7/2026).
Desakan ke Gubernur NTB: Investigasi dan Sanksi Tegas
KONI Kabupaten Sumbawa meminta Gubernur dan Wakil Gubernur NTB turun tangan. Mereka berharap pemimpin daerah itu memerintahkan investigasi menyeluruh terhadap proses yang menyebabkan sembilan atlet kehilangan hak bertanding.
“Kami memohon kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur agar memastikan keadilan bagi para atlet Kabupaten Sumbawa,” tegas Abdul Rafiq.
Jika ditemukan oknum yang menyalahgunakan kewenangan atau merekayasa proses, KONI Sumbawa meminta sanksi tegas sesuai ketentuan. “Dunia olahraga tidak boleh dikotori oleh kepentingan-kepentingan yang mengorbankan masa depan atlet,” imbuhnya.
Ancaman ke Badan Arbitrase dan Langkah Hukum
KONI Kabupaten Sumbawa tidak tinggal diam. Jika persoalan ini tidak diselesaikan secara adil, mereka siap membawa sengketa ini ke Badan Arbitrase Keolahragaan Nasional serta menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang diduga merugikan atlet.
Abdul Rafiq menegaskan bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk sembilan atlet Taekwondo. “Ini adalah perjuangan untuk menjaga marwah olahraga, menegakkan keadilan, dan memastikan bahwa tidak ada lagi atlet di Nusa Tenggara Barat yang menjadi korban akibat keputusan yang tidak transparan,” katanya.
Ia menutup pernyataannya dengan pesan keras: “Keadilan tidak boleh berhenti di meja Technical Meeting. Keadilan harus hadir di arena pertandingan. Atlet datang untuk bertanding, bukan untuk dipermainkan.”
