Fathul Gani mengakui secara kumulatif jumlah SPPG di NTB sudah melebihi kapasitas atau overload. Namun, ia menyoroti masih ada wilayah-wilayah terpencil yang sama sekali belum memiliki fasilitas dapur gizi.
"Memang secara kumulatif, jumlah SPPG di NTB sudah overload, tetapi ada wilayah-wilayah yang belum terjangkau. Nah, wilayah-wilayah inilah yang tetap kita usulkan kepada BGN," ujarnya di Mataram, Rabu.
Menurut data BGN, dari total 820 unit SPPG yang tersebar, sebanyak 1.832.808 penerima manfaat telah terlayani. Sebaran terbanyak berada di Lombok Timur dengan 258 unit, Lombok Tengah 179 unit, dan Lombok Barat 126 unit.
Mengapa SPPG di 3T Belum Beroperasi?
Di sejumlah wilayah 3T yang sudah terbangun SPPG, operasionalnya justru mandek. Fathul yang juga menjabat Asisten I Setda Pemprov NTB menyebut mitra pengelola menunggu kepastian dari BGN.
"Belum beroperasi karena belum ada kepastian. Nah, mitra ini butuh jaminan dari BGN, apakah SPPG yang sudah terbangun di 3T bisa berjalan normal atau tidak operasionalnya," katanya.
Ia menjelaskan BGN saat ini masih melakukan verifikasi ulang data penerima manfaat secara by name by address. Proses ini bertujuan menghindari data ganda dan data fiktif yang berpotensi menyalahgunakan anggaran program MBG.
Verifikasi Data Jadi Penghambat Operasional
Pemprov NTB mengaku belum mendapat informasi resmi kapan verifikasi data tersebut rampung. Fathul berharap proses pendataan bisa dipercepat agar program segera berjalan di lapangan.
"Jadi, BGN ingin memastikan data yang diberikan clear. Jangan sampai ada yang salah data atau fiktif. Pendataan ini butuh waktu, kita berharap kalau bisa secepatnya dilakukan," ujarnya.
Meski begitu, Pemprov NTB tetap membuka peluang pengajuan SPPG baru melalui koordinator wilayah (korwil) BGN di masing-masing kabupaten/kota. Usulan akan disesuaikan dengan kebutuhan jumlah dapur dan sasaran penerima manfaat, lalu diteruskan ke pusat.
Sasaran Prioritas: Ibu Hamil, Menyusui, dan Balita
Fathul menegaskan prioritas penerima manfaat di wilayah 3T menyasar kelompok rentan, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kelompok ini dinilai paling membutuhkan intervensi gizi untuk mencegah stunting dan masalah kesehatan lainnya.
Dengan usulan ini, Pemprov NTB berharap program MBG bisa merata hingga ke pelosok, tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Mataram, Lombok Timur, atau Lombok Tengah. Kepastian operasional dari BGN menjadi kunci agar dapur-dapur yang sudah berdiri di wilayah terpencil segera berfungsi.
