LOMBOK TENGAH — Wakil Bupati Lombok Tengah M Nursiah menyebut penurunan kemiskinan menjadi satu digit merupakan target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Capaian terbaru BPS dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2026 menempatkan penduduk miskin Lombok Tengah di angka 10,34 persen, turun dari 10,68 persen pada 2025.
"Dalam RPJMD, kami bersama Bapak Bupati menargetkan satu digit atau sembilan persen secara bertahap," ujar Nursiah.
Data Tunggal Jadi Pijakan Validasi Sasaran
Strategi pertama, Pemkab Lombok Tengah berpedoman pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Validasi dan verifikasi data dilakukan agar sasaran program tepat, khususnya untuk kategori kemiskinan ekstrem.
Penyaluran bantuan menjadi strategi kedua. Cakupannya meliputi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pemberdayaan usaha ekonomi, hingga akses pendidikan dan kesehatan yang disesuaikan dengan kondisi riil warga.
Pendampingan Lapangan hingga Sinergi Lintas Sektor
Strategi ketiga adalah optimalisasi pendampingan khusus di lapangan agar proses pengentasan kemiskinan berjalan efektif. Pendampingan ini menyasar warga yang sudah terdata namun belum sepenuhnya terlayani program.
Adapun strategi keempat memperkuat sinergi lintas sektor, mencakup bidang ekonomi, sosial, lingkungan, kesehatan, dan pendidikan. Nursiah yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Lombok Tengah menilai peran sinergi itu besar.
"Sinergi lintas sektor ini sangat besar perannya, baik itu program CSR pada BUMN/BUMD dan lainnya," kata Nursiah.
35 Ribu Pasangan Usia Subur Jadi Sasaran Pendampingan Stunting
Penanganan kemiskinan di Lombok Tengah berjalan seiring upaya menekan stunting. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Lombok Tengah mengedukasi dan mendampingi sekitar 35 ribu pasangan usia subur (PUS) yang teridentifikasi berisiko melahirkan anak stunting pada 2026.
Kepala DP3AP2KB Lombok Tengah Kusriadi menjelaskan data puluhan ribu PUS itu diperoleh dari penelusuran dinas sejak tahun lalu. Indikator risiko yang ditelusuri meliputi usia ibu saat hamil di atas 35 tahun, kelayakan tempat tinggal, pernikahan usia dini, hingga jarak kelahiran anak yang terlalu dekat.
Untuk memaksimalkan edukasi, dinas mengerahkan 2.391 Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang tersebar di seluruh wilayah. Setiap tim beranggotakan tiga orang dari unsur kesehatan, KB, dan Posyandu.
Kerja Pendampingan Menyasar Akar Masalah
Penelusuran risiko stunting menyasar akar masalah di tingkat keluarga, bukan sekadar pemberian bantuan sesaat. Pendekatan yang sama dipakai dalam pengentasan kemiskinan lewat pendampingan lapangan yang menyertai penyaluran program.
Dengan empat strategi yang berjalan bersamaan, Pemkab Lombok Tengah menapaki jalur bertahap menuju target satu digit. Capaian 10,34 persen pada Maret 2026 menjadi pijakan awal sebelum target sembilan persen dieksekusi dalam kerangka RPJMD.
