LOMBOK UTARA — Pemda Kabupaten Lombok Utara diminta memastikan belanja daerah pada Perubahan APBD 2026 benar-benar menyentuh kebutuhan warga, bukan sekadar mengejar capaian serapan. Penegasan itu datang dari anggota DPRD KLU Tusen Lasima, yang menilai kualitas perencanaan dan ketepatan prioritas lebih menentukan ketimbang besar kecilnya pagu anggaran.
"Setiap rupiah yang dibelanjakan harus menjawab kebutuhan masyarakat," kata Tusen Lasima, seperti dikutip LombokPost.
Mengapa Serapan Anggaran Tinggi Tak Otomatis Berhasil
Tusen menilai besarnya anggaran tidak serta-merta menjamin keberhasilan pembangunan. Keterbatasan kemampuan fiskal daerah, menurut dia, harus disiasati lewat perencanaan yang terukur dan tepat sasaran.
Pemerintah diminta tidak memperbanyak kegiatan tanpa memastikan setiap program punya target dan manfaat yang jelas. Prioritas belanja menjadi kunci ketika ruang fiskal daerah terbatas.
Percepatan Realisasi Program, tapi Kualitas Tak Boleh Dikorbankan
DPRD KLU juga meminta percepatan realisasi program karena waktu pelaksanaan anggaran 2026 semakin sempit. Namun percepatan itu tidak boleh mengorbankan kualitas pekerjaan maupun mengabaikan aspek kuantitas hasil.
Seluruh kegiatan, lanjut Tusen, harus dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Keberhasilan pengelolaan APBD menurut dia tidak diukur dari cepatnya program diselesaikan.
Ukuran yang dipakai adalah hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Dengan begitu, evaluasi Perubahan APBD 2026 semestinya berangkat dari dampak di lapangan, bukan sekadar angka persentase serapan di atas kertas.
