MATARAM — Bahlil menyampaikan hal itu dalam wawancara dengan awak media di Jakarta, Jumat, 23 Oktober 2026. Area pertambangan raksasa tersebut tersebar dari NTB hingga Papua.
"Ada di NTB, Papua dan beberapa daerah lainnya," kata Bahlil, mengutip channel YouTube IDXchannel.
Bahlil menegaskan komoditas di lima lokasi dengan cadangan triliunan rupiah itu adalah tembaga dan emas. Nilai cadangan Rp5.400 triliun itu berdasarkan studi cadangan Joint Ore Reserves Committee (JORC).
Perintah Prabowo: Evaluasi Lima Konsesi
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengingatkan jajarannya di kementerian dan lembaga agar tidak terlalu mudah memberikan izin konsesi atau izin usaha pertambangan (IUP) kepada perusahaan. Prabowo menerima laporan bahwa ada lima area konsesi pertambangan yang sudah mengantongi IUP dengan cadangan terbukti senilai Rp5.400 triliun.
Bahlil, yang juga menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyatakan Presiden memerintahkan dirinya mengevaluasi lima konsesi tersebut.
11 IUP Mineral Logam Tercatat di NTB, Tiga Dihentikan Sementara
Dinas ESDM Provinsi NTB mencatat 11 IUP mineral logam yang beroperasi di wilayah itu. Tiga di antaranya berstatus penghentian sementara.
Kepala Dinas ESDM NTB Samsudin menyampaikan izin perusahaan tersebut diterbitkan mulai tingkat menteri, gubernur, hingga bupati. Lokasi tambang tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Sebaran IUP di Lombok Barat dan Sumbawa
Di Lombok Barat, PT Indotan Lombok Barat Bangkit beroperasi di Desa Kedaro, Kecamatan Sekotong, dengan luas 10.088 hektare. Izin diterbitkan Menteri pada 14 Januari 2019 dan berlaku hingga 14 Januari 2039 untuk operasi produksi emas.
PT Bintang Bulaeng Perkasa memegang IUP operasi produksi emas di Kecamatan Sekotong seluas 3.671 hektare, berlaku 20 Maret 2019 hingga 19 Maret 2039. Statusnya tercatat penghentian sementara.
Kabupaten Sumbawa memiliki empat perusahaan pemegang IUP. PT Selatan Arc Minerals memegang wilayah eksplorasi emas 9.670 hektare di Kecamatan Ropang, berlaku 8 Agustus 2025 hingga 8 Agustus 2026.
PT Delapan Inti Power memiliki wilayah eksplorasi emas di Kecamatan Alas dan Alas Barat seluas 9.734 hektare, tercatat berlaku 26 Agustus 2016 hingga 2 Februari 2019. PT Sumbawa Jutaraya memegang IUP operasi produksi emas di Kecamatan Rompang seluas 8.697 hektare hingga 1 September 2035.
PT Intam beroperasi di Kecamatan Lantung, Ropang, dan Lenangguar dengan wilayah 18.500 hektare untuk operasi produksi emas, berlaku hingga 21 Oktober 2035.
Sumbawa Barat: Amman Mineral hingga Tiga Perusahaan Lain
Di Sumbawa Barat, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) memegang IUP di Batu Hijau seluas 25.000 hektare. Izin berlaku hingga 28 Februari 2030 pada tahap operasi produksi komoditas tembaga.
PT Tambang Sukses Sakti memiliki wilayah eksplorasi di Seteluk-Blok Brangrea seluas 4.813 hektare, berlaku hingga 2 April 2032 untuk emas, dengan status penghentian sementara.
PT Sumbawa Barat Mineral mencakup Kecamatan Taliwang, Brang Rea, Seteluk, Jereweh, dan Brang Ene seluas 24.722 hektare untuk operasi produksi emas hingga 7 Agustus 2034. PT Sumbawa Barat Sejahtera Bersama memegang wilayah eksplorasi emas 23.240 hektare di Berangrea, Berangenek, dan Jereweh hingga 29 Juni 2025.
Lombok Timur: Satu IUP Besi Berstatus Penghentian Sementara
PT Anugrah Mitra Graha menjadi satu-satunya pemegang IUP mineral logam di Lombok Timur. Wilayahnya di Desa Dedalpak, Kecamatan Pringgabaya, seluas 1.348 hektare untuk komoditas besi, berlaku hingga 5 Juli 2026, dengan status penghentian sementara.
Evaluasi lima konsesi oleh Bahlil belum menyentuh rincian perusahaan mana yang diperiksa. Dinas ESDM NTB belum memberi keterangan apakah 11 IUP di wilayahnya termasuk dalam lima area yang dimaksud Presiden.
