GIRI MENANG — Para PPPK paruh waktu di lingkungan Pemkab Lombok Barat mengeluhkan besaran gaji yang diterima selama ini. Salah satu PPPK paruh waktu yang enggan namanya dikutip menyebut telah mengabdi sejak 2009 dan baru diangkat menjadi PPPK paruh waktu pada 2026.
Gaji yang diterima saat ini Rp750 ribu per bulan, setelah sebelumnya Rp600 ribu. Kenaikan hanya Rp150 ribu, dan menurut pengakuan yang bersangkutan, kenaikan Rp10 ribu terjadi sejak berlakunya BPJS Ketenagakerjaan.
Gaji Rp750 Ribu Dinilai Tak Cukup Biayai Keluarga
Dengan besaran tersebut, PPPK paruh waktu berharap statusnya segera dinaikkan menjadi PPPK penuh waktu. Jika diangkat penuh waktu, gaji yang diterima bisa di atas Rp3 juta per bulan.
"Naik hanya Rp10 ribu sejak berlakunya BPJS ketenagakerjaan, gaji tidak seberapa. Karena itu kami berharap diangkat menjadi PPPK penuh waktu," kata salah satu PPPK paruh waktu, Kamis (22/10/2026).
Harapan serupa muncul di kalangan guru PPPK paruh waktu. Mereka menilai status penuh waktu akan membuat penghasilan lebih layak untuk membiayai kebutuhan hidup keluarga sehari-hari.
DPRD Lombok Barat Sudah Koordinasi ke DPR RI
Aspirasi PPPK paruh waktu mendapat dukungan pimpinan DPRD Lombok Barat. Fraksi PKB di DPRD Lombok Barat telah melakukan koordinasi ke DPR RI untuk memperjuangkan kebijakan tersebut.
Wakil Ketua DPRD Lombok Barat, TGH. Hardiyatullah, M.Pd., mengatakan pihaknya sering menerima masukan dan aspirasi dari para PPPK paruh waktu di Lobar. Aspirasi itu disampaikan kepada Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani.
"Dan itu selalu kami sampaikan ke beliau (Wakil Ketua komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani), dan beliau selalu merespons memberikan wadah bagi teman-teman guru, malah hampir tiap minggu beliau mengadakan workshop terkait pendidikan," ujarnya.
Status Guru PPPK Paruh Waktu Akan Dinaikkan
Dalam workshop beberapa waktu lalu, Lalu Hadrian Irfani menyampaikan informasi terkait kebijakan PPPK paruh waktu, khususnya bagi kalangan guru. Ketua PKB Lobar itu menyebut ada rencana menaikkan status guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, lalu diangkat menjadi ASN.
"Beliau menyampaikan bahwa status guru yang PPPK paruh waktu itu dinaikkan ke penuh waktu, dan penuh waktu diangkat menjadi ASN (PNS)," terang Hardiyatullah.
DPRD Lombok Barat dari Fraksi PKB menyatakan akan terus mengawal dan mengingatkan agar hajat PPPK paruh waktu bisa terealisasi. Menurut Hardiyatullah, keluh kesah guru di sekolah swasta dan pondok pesantren juga telah disampaikan dan menjadi atensi penting.
"Kami berharap segera direalisasikan, karena kita pahami semua guru-guru kita, bahkan yang di swasta seperti ponpes sudah kami sampaikan keluh kesahnya kepada beliau dan menjadi atensi yang sangat penting supaya hajat terutama guru tersampaikan," pungkasnya.
