LOMBOK TENGAH — Bank Indonesia NTB menempuh jalur ganda untuk menahan laju inflasi: memperkuat pasokan lewat kerja sama antardaerah, sekaligus menjaga daya beli melalui operasi pasar. GPIPS 2026 menjadi payung kedua langkah tersebut, dengan strategi 4K sebagai kerangka utamanya.
Empat pilar itu adalah Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. BI NTB menilai keempatnya harus berjalan bersamaan, bukan terpisah-pisah.
Cabai dan Tomat Jadi Prioritas Operasi Pasar
Dalam gelaran Gerakan Pangan Murah (GPM) di lokasi yang sama, BI NTB menghadirkan komoditas yang kerap menyumbang inflasi di NTB. Cabai dan tomat berada di urutan depan.
Penyediaan dua komoditas itu diharapkan menekan fluktuasi harga di tingkat konsumen. Hario menyebut GPM dirancang untuk kebutuhan jangka pendek.
"Terkait dengan pasokan, kami juga melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) di sini. GPM ditujukan untuk kebutuhan jangka pendek guna menjaga daya tahan dan daya beli masyarakat," kata Hario.
TPID Kabupaten/Kota Diminta Kawal Inflasi sampai Akhir 2026
BI NTB tidak bergerak sendirian. Bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kabupaten/kota se-NTB, fasilitasi kegiatan serupa terus dilakukan di berbagai titik.
Hario mengimbau seluruh TPID tingkat kabupaten dan kota mengawal stabilitas inflasi hingga akhir tahun 2026. Imbauan itu menandakan pengendalian harga belum selesai meski operasi pasar sudah berjalan.
Bagi warga NTB, dampak yang paling terasa ada di dua hal: harga cabai dan tomat di pasar, serta ketersediaan pasokan menjelang akhir tahun. Keduanya menjadi ukuran apakah GPIPS 2026 berjalan sesuai rencana.
