MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta seluruh pejabat publik menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok atau daerah. Imbauan ini menyusul kasus perselisihan antara warga Lombok dengan pemilik usaha jahit di Badung, Bali, yang ramai di media sosial dan memicu polemik antardaerah.
Juru Bicara Pemprov NTB sekaligus Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Ahsanul Halik, menegaskan bahwa pejabat negara harus bekerja untuk kepentingan seluruh warga negara, bukan berdasarkan identitas primordial.
“Ini prinsip yang berlaku bagi siapa pun. Ketika seseorang menjalankan fungsi sebagai pejabat publik, maka yang dikedepankan adalah kepentingan negara, kepentingan masyarakat, keadilan, dan persatuan. Bukan primordialisme,” tegas Aka, sapaan akrabnya, di sela Rapat Paripurna DPRD NTB, Jumat (14/8), di Mataram.
Gubernur NTB dan Bali Berkomunikasi Langsung
Ahsanul mengungkapkan bahwa Gubernur NTB telah menghubungi Gubernur Bali untuk membahas persoalan tersebut. Komunikasi antarpemerintah daerah ini dinilai penting untuk memastikan kasus serupa tidak terulang dan menjaga hubungan baik kedua daerah yang selama ini terjalin erat.
“Pak Gubernur NTB sudah berkomunikasi dengan Gubernur Bali. Pemerintah tentu berharap ke depan hal-hal seperti ini tidak terulang. Masyarakat kita harus terus membangun kebersamaan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling memahami,” ujarnya.
Mediasi Dinilai Perlu Perhatikan Etika dan Kepatutan
Pemprov NTB menilai proses mediasi yang dilakukan kedua belah pihak patut dihargai sebagai upaya penyelesaian secara kekeluargaan. Namun, cara berkomunikasi dan posisi pejabat publik dalam memediasi juga harus dijaga agar tidak menimbulkan kesan keberpihakan atau tekanan terhadap salah satu pihak.
“Mediasi itu harus membuat kedua belah pihak merasa didengar dan dihormati. Jangan sampai pihak yang datang sebagai korban atau pihak yang merasa dirugikan justru merasa semakin tertekan. Ini bukan hanya soal substansi, tetapi juga soal etika dan kepatutan seorang pejabat publik,” jelas Aka.
Warga Diminta Tak Terprovokasi Konten Media Sosial
Ahsanul mengajak masyarakat Lombok dan Bali untuk tidak mudah terprovokasi oleh potongan video, komentar, maupun narasi di media sosial yang berpotensi memperlebar persoalan. Menurutnya, satu peristiwa tidak boleh menghancurkan hubungan sosial, budaya, ekonomi, dan kekeluargaan yang telah lama terbangun antara kedua daerah.
“Jangan karena perilaku satu atau beberapa orang, kemudian kita menggeneralisasi seluruh masyarakat Bali. Begitu juga jangan sampai ada tindakan atau ucapan dari seseorang kemudian masyarakat Lombok dianggap demikian. Itu tidak adil,” tegasnya.
Pemprov NTB memilih jalur diplomasi dan komunikasi formal antarpemerintah daerah serta komunikasi informal dengan tokoh masyarakat untuk meredam ketegangan. “Kita tidak ingin membalasnya dengan sikap yang sama. Kita memilih diplomasi, komunikasi dan jalan persaudaraan,” pungkas Aka.
