MATARAM — Kepala Dusun Gili Meno, Masrun, mengungkapkan setiap keluarga di wilayahnya membutuhkan empat hingga enam galon air per hari. Dengan harga yang berlaku, beban bulanan warga melonjak drastis sejak perusahaan penyedia air berhenti beroperasi.
“Satu keluarga rata-rata menghabiskan Rp2 juta hingga Rp3 juta per bulan untuk membeli air isi ulang kemasan galon,” kata Masrun, Jumat (19/6/2026).
Biaya Operasional Hotel dan Restoran Melonjak Enam Kali Lipat
Dampak krisis tak hanya dirasakan rumah tangga. Sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi Gili Meno ikut terpukul. Masrun menyebut sejumlah hotel dan restoran terpaksa tutup karena kesulitan mendapatkan pasokan air bersih.
“Pelaku usaha yang bertahan harus membayar biaya air hingga enam kali lipat lebih mahal untuk operasional sebelum terjadi krisis air,” tambahnya. Tak hanya itu, krisis ini juga menyebabkan kematian sejumlah ternak milik warga.
Walhi NTB: 267 Kepala Keluarga Terdampak, Negara Gagal Penuhi Hak Warga
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB mencatat sedikitnya 267 kepala keluarga atau sekitar 1.000 jiwa terdampak krisis ini. Direktur Walhi NTB, Amri Nuryadin, menegaskan bahwa pemenuhan air bersih adalah hak asasi manusia yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
“Air adalah hak asasi manusia. Negara tidak boleh menyerahkan sepenuhnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kepada mekanisme bisnis,” tegas Amri dalam konferensi pers di Mataram.
Warga Sudah Usulkan Pipa Bawah Laut, Tak Kunjung Direstui
Masrun mengungkapkan bahwa warga sebenarnya pernah berinisiatif memasang pipa bawah laut secara swadaya pada 2021. Rencana itu, menurutnya, dinilai lebih murah dibandingkan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.
“Panjang pipa dari Pulau Lombok ke Gili Air itu 1,6 kilometer, sedangkan dari Gili Air ke Meno itu 1,2 kilometer. Itu jauh lebih murah daripada menggunakan sistem antar-jemput air,” ungkap Masrun. Namun, rencana tersebut tidak mendapat persetujuan dari pemerintah daerah.
Fakta Singkat Krisis Air Gili Meno
- Durasi krisis: Tiga tahun, sejak 2023.
- Kebutuhan air per keluarga: 4–6 galon per hari.
- Biaya bulanan: Rp 2–3 juta per keluarga.
- Jumlah terdampak: 267 KK atau sekitar 1.000 jiwa.
- Usulan solusi: Pipa bawah laut sepanjang 2,8 km dari Lombok.
Pengaduan ke Kemendagri Jadi Langkah Terakhir
Menurut Kepala Divisi Advokasi Walhi NTB, Alfi Zakki, pengaduan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi langkah lanjutan setelah berbagai upaya advokasi sejak 2024. Sebelumnya, warga dan Walhi telah melapor ke Ombudsman, DPRD Lombok Utara, Komnas HAM, hingga KPK.
“Ketika masyarakat mengalami krisis air dalam waktu yang panjang, maka perlu ada evaluasi total terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah,” tutup Zakki.
Walhi NTB menilai persoalan air bersih di Gili Meno bukan sekadar masalah teknis, melainkan bentuk kegagalan negara dalam memenuhi hak dasar masyarakat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H UUD 1945.
