NUSA TENGGARA BARAT — Data terbaru Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh mencatat para pengungsi tersebar di Kabupaten Pidie, Aceh Utara/Lhokseumawe, dan Aceh Timur. Penanganan mereka melibatkan lintas instansi: TNI, Polri, hingga UNHCR.
Sebaran 296 Pengungsi: Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur
Jumlah terbanyak berada di Tempat Penampungan Seuneubok Rawang, Kabupaten Aceh Timur, yakni 185 orang. Sisanya, 83 orang ditampung di Mina Raya, Kecamatan Padang Tiji, Pidie, dan 28 orang lainnya di penampungan Aceh Utara/Lhokseumawe.
Mereka adalah kelompok yang telah berada di Indonesia dalam kurun waktu tertentu dan masih dalam proses pendataan ulang. Pemerintah Aceh bersama Imigrasi terus melakukan pengawasan ketat di ketiga lokasi tersebut.
Beban Hukum dan Kemanusiaan di Balik Status Stateless
Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Aceh menyebut status tanpa kewarganegaraan sebagai tantangan utama. “Para imigran tersebut berstatus sebagai pengungsi luar negeri dan tidak memiliki kewarganegaraan,” katanya dalam laporan resmi.
Ketiadaan dokumen kewarganegaraan membuat mereka tidak bisa dipulangkan secara paksa. Namun, mereka juga sulit mendapatkan hak legal untuk bekerja atau mengakses layanan publik. Situasi ini menciptakan himpitan antara kewajiban kemanusiaan dan keterbatasan hukum nasional.
Koordinasi Lintas Lembaga, Solusi Jangka Panjang Masih Abu-Abu
Ditjen Imigrasi Aceh mengakui penanganan pengungsi Rohingya tidak bisa dilakukan sendiri. Mereka berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk keamanan, serta UNHCR untuk advokasi status pengungsi internasional.
Belum ada kepastian mengenai relokasi atau pemrosesan lebih lanjut ke negara ketiga. Pemerintah pusat, melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, masih mengkaji opsi kebijakan yang sesuai dengan hukum internasional tanpa membebani daerah penampungan secara permanen.
