MATARAM — Puluhan ribu pekerja migran asal NTB di Malaysia selama ini menghadapi masalah klasik: penghasilan habis untuk biaya hidup, dan saat pulang kampung tidak memiliki tabungan atau usaha. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mencoba memutus siklus itu dengan menggandeng Bank NTB Syariah untuk memperkuat pengelolaan keuangan dan akses pembiayaan bagi PMI dan keluarganya.
Langkah ini mendapat sambutan positif dari Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) NTB. Ketua Apjati NTB, H. Edy Sopyan, mengatakan kunjungan Gubernur Iqbal ke perkebunan kelapa sawit di Malaysia bukan sekadar meninjau perlindungan PMI, tetapi juga melihat bagaimana hasil kerja mereka dikelola.
Skema Rekening Sebelum Berangkat dan KUR untuk Keluarga
Edy menjelaskan, persoalan utama PMI bukan hanya pada proses penempatan, melainkan pada pengelolaan hasil kerja. Ia mencontohkan banyak PMI yang sudah puluhan tahun bekerja di Malaysia tetapi hasilnya hanya cukup untuk hidup sehari-hari.
“Jangan hanya berangkat kosong lalu pulang juga kosong. Banyak PMI yang sudah puluhan tahun bekerja di Malaysia, tetapi hasilnya hanya cukup untuk biaya hidup. Setelah kembali ke kampung, beberapa bulan kemudian berangkat lagi karena tidak memiliki usaha atau aset yang bisa dikembangkan,” ujarnya di Mataram, Senin, 22 Juni 2026.
Melalui skema perbankan yang disiapkan, para PMI didorong membuka rekening sebelum berangkat sehingga pengelolaan keuangan lebih terencana. Keluarga yang ditinggalkan di kampung halaman juga berpeluang mengakses KUR untuk mengembangkan usaha produktif.
“Kalau suaminya bekerja di Malaysia, istrinya di kampung bisa mendapatkan KUR untuk membuka warung, kios atau usaha lainnya. Cicilannya bisa dibantu dari penghasilan suami yang bekerja di luar negeri melalui Bank NTB Syariah. Jadi ada usaha yang tumbuh di kampung selama PMI bekerja,” jelas Edy.
Biaya Nol untuk Malaysia, Fokus pada Usaha Keluarga
Edy menambahkan, skema ini sangat memungkinkan diterapkan bagi PMI di Malaysia karena biaya penempatannya menggunakan sistem zero cost atau tanpa biaya yang dibebankan kepada pekerja. Berbeda dengan negara tujuan lain seperti Jepang yang membutuhkan biaya keberangkatan hingga puluhan juta rupiah, PMI ke Malaysia tidak memerlukan pembiayaan khusus untuk proses penempatan.
Dengan begitu, fasilitas KUR dapat lebih difokuskan pada pengembangan usaha keluarga di kampung halaman. Sebelumnya, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan Pemprov NTB tengah memperkuat skema pembiayaan resmi melalui KUR khusus PMI guna menghindarkan calon pekerja migran dari jeratan rentenir dan utang berbunga tinggi.
Pemprov juga akan menggandeng Bank NTB Syariah untuk meningkatkan literasi keuangan, budaya menabung, investasi, serta pengembangan usaha produktif bagi PMI dan keluarganya. Langkah ini diharapkan mengubah pola lama pekerja migran yang selama ini bekerja bertahun-tahun di luar negeri tanpa memiliki aset atau usaha produktif saat kembali ke kampung halaman.
