MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan memetakan seluruh sektor usaha dari mikro hingga besar di daerah itu. Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal menyebut data akurat dari sensus ini menjadi modal utama untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang efektif dan menjawab kebutuhan riil masyarakat. Pemprov menargetkan hasil pendataan bisa menjadi referensi untuk penguatan UMKM hingga pengembangan sektor pariwisata pasca-MotoGP Mandalika.
Proyeksi 658 Ribu Unit Usaha pada 2026
Dalam paparan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi, disebutkan bahwa jumlah usaha di NTB diperkirakan mencapai sekitar 658 ribu unit pada 2026. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan sekitar 544 ribu unit pada 2006. Usaha Mikro dan Kecil (UMK) tetap menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
BPS juga menyoroti peran strategis sektor pariwisata. Penyelenggaraan MotoGP Mandalika sejak 2022 dinilai berkontribusi terhadap peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan tingkat hunian hotel. Hal ini sekaligus memperkuat posisi NTB sebagai destinasi sport tourism kelas dunia.
Door to Door dan Geotagging untuk Akurasi Data
Pendataan Sensus Ekonomi 2026 dilakukan secara komprehensif. BPS akan menggunakan pendekatan door to door bagi pelaku usaha yang belum mengisi kuesioner secara daring. Proses ini juga didukung teknologi geotagging untuk meningkatkan akurasi lokasi usaha dan kualitas basis data nasional.
“Sejak awal kami sudah menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Data yang akurat adalah modal utama untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan menjawab kebutuhan riil masyarakat,” tegas Gubernur Miq Iqbal saat menghadiri pemaparan BPS di Mataram.
Pembangunan Berbasis Bukti untuk NTB Makmur Mendunia
Gubernur Iqbal menilai hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi referensi penting bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih presisi. Mulai dari penguatan UMKM, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga pengembangan sektor-sektor unggulan daerah.
“Pembangunan yang baik harus diawali dengan data yang baik. Karena itu, kami mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi menghadirkan data yang berkualitas bagi kemajuan daerah dan bangsa,” ujarnya.
Melalui dukungan penuh terhadap sensus ini, Pemprov NTB optimistis dapat memperkuat perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy), meningkatkan daya saing ekonomi daerah, serta mempercepat terwujudnya visi NTB Makmur Mendunia.
