NUSA TENGGARA BARAT — Janji pemerintah mengucurkan insentif untuk kendaraan listrik roda dua pada 2026 kembali gagal tepat waktu. Terbaru, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan program insentif motor listrik ditunda sebulan dari jadwal awal dan masih dalam tahap pengkajian ulang.
"Masih dikaji lagi, iya ditunda lagi, sementara dikaji dulu. (Alasan ditunda) masih terus dikaji," kata Airlangga dikutip dari detikFinance.
Penjualan 2025 Anjlok Imbas Ketidakjelasan Subsidi
Data Kementerian Perhubungan melalui Sistem Registrasi Uji Tipe (SRUT) mencatat penjualan motor listrik 2025 hanya mencapai 55.059 unit. Angka ini turun 28,6 persen dibandingkan 2024 yang tembus 77.078 unit.
Ketidakjelasan subsidi menjadi biang kerok utama. Sepanjang 2025, pemerintah tidak merealisasikan satu pun insentif yang dijanjikan, membuat konsumen wait and see. Meski begitu, angka 55 ribu unit dinilai masih menunjukkan minat publik terhadap motor listrik belum sepenuhnya padam.
Skema Baru: Rp 5 Juta per Unit, Kuota 100.000 Awal
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengungkapkan besaran insentif motor listrik 2026 adalah Rp 5 juta per unit—lebih kecil dari subsidi 2024 yang Rp 7 juta. Pemerintah menyiapkan kuota tahap awal sebanyak 100.000 unit.
"100.000 pertama kita kasih, berapa subsidi ya? Rp 5 juta. Kalau habis kita kasih lagi, kalau habis kita kasih lagi," ujar Purbaya pada awal Mei 2026.
Produsen Siasati dengan Sistem Sewa Baterai
Tanpa kepastian insentif, sejumlah pabrikan motor listrik di Indonesia mengakali harga on the road (OTR) agar tetap kompetitif lewat skema sewa baterai. Model bisnis ini memisahkan harga kendaraan dari baterai, sehingga harga beli awal lebih rendah.
Namun, strategi itu belum cukup mendongkrak volume penjualan secara signifikan. Industri motor listrik dalam negeri masih sangat bergantung pada subsidi pemerintah untuk mengejar harga motor bensin entry-level.
Nasib Insentif Motor Listrik Kini di Tangan Kaji Ulang
Tidak ada kepastian kapan tepatnya program mulai berjalan selain target Agustus 2026. Airlangga tidak merinci poin apa saja yang masih dikaji, apakah menyangkut besaran anggaran, mekanisme penyaluran, atau persyaratan teknis kendaraan.
Penundaan ini menjadi pukulan beruntun bagi ekosistem motor listrik nasional. Setelah 2025 tanpa subsidi, pelaku industri berharap 2026 tidak kembali berakhir dengan janji tanpa realisasi.
