DKP NTB Akan Proses Hukum Pengusaha Tambak Udang yang Langgar Aturan, Sanksi Administratif Menanti

Penulis: Taufik Rahman  •  Rabu, 26 Agustus 2026 | 14:31:02 WIB
DKP NTB menegaskan akan memproses hukum pengusaha tambak udang yang terbukti melanggar ketentuan.

MATARAM — Kepala DKP NTB Muslim menegaskan pihaknya tidak akan ragu memproses secara hukum pelaku usaha tambak udang yang terbukti melanggar ketentuan. Hal ini disampaikannya usai Rapat Kerja bersama Komisi II DPRD NTB di Gedung Sekretariat Dewan NTB, Rabu (26/8/2026).

“Kalau memang ada indikasi menimbulkan pencemaran maka tentu proses hukum akan kita tindakan,” ujar Muslim di hadapan awak media.

Hasil Uji Lab Kebocoran Pipa di Sambielen Masih Ditunggu

Terkait munculnya gelembung atau busa di perairan pantai Sambielen, Kabupaten Lombok Utara beberapa waktu lalu, DKP NTB masih menunggu hasil uji laboratorium. Peristiwa itu diduga disebabkan kebocoran pipa milik salah satu tambak di daerah tersebut.

“Masih menunggu hasil Lab-nya, apakah air yang jatuh ke laut kemarin mengandung potensi pencemaran dan sejauh mana dampak terhadap ekosistem perairan ini yang kita tunggu DLHK hasil lab-nya,” jelas Muslim.

Penguatan Fungsi Kelembagaan Sebelum Turun ke Lapangan

Meski pemeriksaan menyeluruh ke berbagai tambak di NTB akan dilakukan, DKP saat ini tengah fokus menguatkan fungsi kelembagaan tim terlebih dahulu. Muslim memastikan pembagian tugas dan kewenangan antar tim harus berjalan sesuai aturan sebelum tim bergerak ke lokasi.

“Kalau turun ke tambak lain itu pasti, kita tertibkan dulu fungsi kelembagaan, karena kita bekerja sesuai dengan ketersediaan sumber daya kita, tim kita ada berapa, lokasi yang luas bisa kita tangani,” ungkapnya.

Daerah dengan Potensi Kasus Tinggi Jadi Prioritas Pemeriksaan

DKP NTB akan memprioritaskan pemeriksaan pada wilayah yang memiliki potensi kasus pelanggaran tinggi dan banyak permasalahan. Langkah ini ditempuh untuk mempertahankan ekosistem laut dan menjaga kelestarian biota perairan.

“Dimana potensi kasus yang tinggi, dimana yang prioritas,” tegas Muslim.

Sebelum tim bergerak ke seluruh daerah, DKP juga akan menggelar rapat konsolidasi bersama Inspektorat. Hal ini dilakukan agar tugas antar lembaga berjalan efektif dan pengawasan di Provinsi NTB dapat terkoordinasi dengan baik.

“Kemarin kita sudah rapat dengan Inspektorat, kami sebagai tim yang akan mengkoordinir pengawasan yang ada di Provinsi NTB untuk memberikan pandangan-pandangan efektivitas,” pungkas Muslim.

Reporter: Taufik Rahman
Sumber: kabarberita.co.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top