MATARAM — Ketua Komisi III DPRD NTB, H. Sambirang Ahmadi, M.Si., menyoroti kesenjangan signifikan antara pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian yang mencapai 30,57 persen secara tahunan dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang hanya 3,72 persen. Padahal, konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar perekonomian NTB dari sisi pengeluaran dengan kontribusi mencapai 56,19 persen.
Sektor pertambangan dan penggalian sendiri menyumbang 4,18 poin terhadap total pertumbuhan ekonomi NTB yang tercatat 7,41 persen pada Triwulan II-2026. Angka ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Gap Pertumbuhan Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah
Menurut legislator PKS dari Dapil V Sumbawa-KSB ini, tingginya angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak otomatis menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai pemerintah perlu mengukur seberapa kuat transmisi pertumbuhan tambang terhadap pendapatan dan aktivitas ekonomi rumah tangga.
"Pertumbuhan tambang 30,57 persen adalah kabar baik. Namun gap tersebut cukup menjadi alasan bagi pemerintah untuk melihat lebih jauh seberapa kuat transmisi pertumbuhan tambang terhadap pendapatan dan aktivitas ekonomi rumah tangga," ujar Sambirang, Senin (24/8/2026) di Mataram.
Indikator Keberhasilan Bukan Hanya Angka PDRB
Sambirang menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pembangunan tidak boleh berhenti pada persentase pertumbuhan sektor tambang. Ia mendorong pemerintah memiliki indikator yang mampu mengukur hubungan antara pertumbuhan sektor unggulan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara riil.
"Ukuran keberhasilan jangan berhenti pada berapa persen sektor tambang tumbuh. Kita perlu melihat berapa yang menjadi upah tenaga kerja NTB, omzet perusahaan lokal, berapa UMKM yang masuk rantai pasok, industri baru yang tumbuh, dan pada akhirnya berapa yang kembali menjadi pendapatan masyarakat," tegasnya.
Pertumbuhan PDRB, lanjutnya, perlu dibaca bersamaan dengan perkembangan konsumsi rumah tangga, kesempatan kerja, upah, kemiskinan, ketimpangan, serta kinerja sektor-sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja.
Tambang Jadi Akselerator Ekonomi Non-Tambang
Ke depan, Sambirang menilai pembangunan NTB harus mampu memadukan sektor tambang dan non-tambang melalui rantai nilai ekonomi daerah. Pertambangan dapat menjadi akselerator, sementara pertanian, perdagangan, industri, pariwisata, dan UMKM menjadi saluran untuk memperluas manfaat pertumbuhan.
"Kita berharap ketika tambang tumbuh tinggi, ekonomi masyarakat ikut bergerak lebih cepat. Kalau pertumbuhan tambang dapat ditransmisikan menjadi pekerjaan, usaha lokal dan pendapatan rumah tangga, maka tambang benar-benar menjadi leverage untuk menghidupkan mesin pertumbuhan non-tambang," katanya.
Ia meminta pemerintah memperbesar efek berganda sektor pertambangan dengan cara membuka lapangan kerja bagi tenaga lokal, menggunakan barang dan jasa produksi daerah, melibatkan vendor serta UMKM lokal, hingga mendorong industri pengolahan dan hilirisasi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam statistik, tetapi juga dirasakan masyarakat melalui meningkatnya kesempatan kerja dan membaiknya kesejahteraan.
