MATARAM — Distribusi dana zakat produktif di Nusa Tenggara Barat melonjak lebih dari 427 persen dalam satu tahun terakhir. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi NTB mencatat, kenaikan itu diikuti perluasan program pemberdayaan yang menyasar ribuan mustahik di berbagai kabupaten dan kota.
Peluncuran Program Mustahik Berdaya NTB dilakukan Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri saat membuka Rapat Kerja Teknis Pemberdayaan Rumah Layak Huni dan Zakat Kelompok Usaha Produktif di Hotel Lombok Astoria, Rabu malam (29/7/2026). Program ini menjadi instrumen baru pemprov dalam menekan angka kemiskinan ekstrem.
BAZNAS NTB menyebutkan, bantuan Rumah Layak Huni (Mahani) meningkat dari 458 unit pada 2024 menjadi 534 unit pada 2025. Sementara itu, bantuan Gerobak Zakat Kelompok Usaha Produktif naik dari 571 unit menjadi 681 unit dalam periode yang sama.
Penerima bantuan modal usaha juga bertambah signifikan, dari 55 orang menjadi 290 orang. BAZNAS NTB menargetkan angka itu segera mencapai 400 mustahik. Selain modal, program ini juga mencakup pelatihan vokasi seperti Z-Auto, Z-Coffee, pengelasan, pertukangan, tata boga, operator mesin roti, menjahit, teknisi AC, hingga pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha).
Ketua BAZNAS Provinsi NTB Lalu Muhammad Iqbal Murad memaparkan, rata-rata pendapatan usaha mustahik meningkat antara 150 hingga 200 persen setelah menerima intervensi program. Yang lebih menggembirakan, sekitar 15 persen mustahik kini telah bertransformasi menjadi muzakki karena penghasilannya melampaui nisab zakat sebesar Rp7,6 juta per bulan.
“Sekitar 40 persen lainnya telah menjadi munfik atau mutasaddiq yang rutin berinfak dan bersedekah. Capaian ini menunjukkan zakat produktif tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga mengangkat mereka menjadi pelaku ekonomi mandiri,” kata Iqbal Murad.
Untuk menjaga keberlanjutan usaha, BAZNAS NTB menggandeng Bank NTB Syariah dan Bank BPR dalam pendampingan usaha selama enam bulan. Penerima manfaat yang menunjukkan perkembangan signifikan akan direkomendasikan memperoleh tambahan modal usaha tanpa margin untuk memperluas skala usahanya.
Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan keadilan sosial. “Kita ingin mengubah bantuan menjadi peluang, mengubah ketergantungan menjadi kemandirian, dan mengubah potensi yang terpendam menjadi kekuatan ekonomi yang nyata,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar seluruh bantuan, termasuk program Mahani, benar-benar tepat sasaran. “Data harus menjadi acuan, sehingga masyarakat pada Desil 1 dan Desil 2 dapat ditangani secara optimal,” tegasnya.