MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menempatkan kepastian hukum dan kemudahan berusaha sebagai fondasi utama membangun kepercayaan investor. Kepastian itu tidak hanya menyangkut proses perizinan, tetapi juga legalitas usaha dan ekosistem hukum yang memberi rasa aman bagi pelaku usaha mengembangkan investasinya.
Wagub NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri menyampaikan hal tersebut saat membuka Seminar Nasional bertema "Perizinan Berusaha, Kewajiban Hukum Pelaku Usaha dan Peran Strategis Notaris dalam Mendukung Kepastian Hukum Investasi di Indonesia". Forum itu dihadiri Ketua Umum Pengurus Pusat INI beserta jajaran, pengurus INI NTB, notaris, konsultan hukum, praktisi, akademisi, dan pelaku usaha dari berbagai daerah.
Investasi Bukan Hanya Soal Modal, tetapi Soal Kepercayaan
Wagub yang akrab disapa Ummi Dinda menilai kehadiran investor membawa teknologi, membuka lapangan pekerjaan, dan menciptakan aktivitas ekonomi baru. Dampaknya dinilai bisa meluas ke masyarakat.
Karena itu, pemerintah harus memastikan investor memperoleh kepastian sejak proses perizinan hingga aspek hukum yang melekat pada kegiatan bisnis. Ia menegaskan kepercayaan investor tidak bisa dibangun tanpa kepastian.
"Kalau kita berbicara tentang investasi, kita harus paham satu hal, yaitu investasi bukan hanya soal modal, tetapi soal kepercayaan. Investor membutuhkan kepastian perizinan, kepastian hukum, dan kepastian bahwa pemerintah hadir untuk memberikan kemudahan," tegas Wagub.
Regulasi Berubah, Pelaku Usaha Butuh Pendampingan Hukum
Menurut Wagub, tema seminar relevan dengan dinamika dunia usaha yang terus berkembang. Perubahan regulasi menuntut pelaku usaha dan profesi pendamping memahami ketentuan terbaru agar setiap keputusan dan dokumen hukum tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Wagub berharap INI terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun ekosistem usaha yang sehat. Notaris dinilai memiliki posisi penting memastikan tindakan hukum dan dokumen perusahaan disusun sesuai ketentuan yang berlaku.
Peluang Investasi NTB: Pariwisata hingga Ekonomi Kreatif
NTB memiliki peluang investasi di sejumlah sektor, mulai dari pariwisata, pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, pertambangan, hingga ekonomi kreatif. Pemerintah daerah mendorong potensi tersebut berkembang melalui iklim usaha yang terbuka, transparan, dan memberikan kepastian.
Pesan itu sejalan dengan kebijakan perizinan nasional. Pemerintah telah menyesuaikan implementasi KBLI 2025 dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko untuk meningkatkan kepastian klasifikasi usaha dan integrasi layanan antara OSS, Administrasi Hukum Umum (AHU), serta sistem terkait lainnya.
Notaris Diminta Perkuat Kepastian Hukum Transaksi Bisnis
Ketua Pengurus INI NTB Lalu Mulyadi mengatakan perubahan regulasi yang dinamis membuat pelaku usaha membutuhkan pendampingan hukum yang semakin baik. Ia mencontohkan penyesuaian KBLI 2025, kewajiban pelaporan tahunan perseroan melalui AHU, serta perkembangan kebijakan perpajakan yang berdampak langsung terhadap kegiatan usaha.
"Pentingnya keberadaan notaris dalam ekosistem transaksi bisnis membuat tema dan materi seminar kali ini sangat relevan, baik bagi notaris maupun kalangan dunia usaha," ujarnya.
Ia berharap seminar tidak berhenti sebagai forum pembahasan regulasi, tetapi menghasilkan pemahaman lebih baik bagi notaris dan pelaku usaha dalam menghadapi perubahan kebijakan.
NTB Ingin Dikenal Aman untuk Berusaha, Bukan Hanya Indah Dikunjungi
Bagi Pemprov NTB, kepastian hukum menjadi bagian upaya membangun iklim investasi yang tidak hanya menarik bagi investor, tetapi juga memberi ruang bagi investasi tumbuh sehat dan berkelanjutan.
"Hari ini kita bangun NTB bukan hanya sebagai daerah yang indah untuk dikunjungi, tetapi juga daerah yang aman untuk berusaha, menarik untuk berinvestasi, dan menjanjikan di dalam membangun masa depan," pungkas Wagub.
Penguatan investasi NTB tidak berhenti pada upaya menarik modal masuk. Kepercayaan investor dibangun melalui kepastian perizinan, kepastian hukum, profesionalisme pendukung dunia usaha, serta layanan pemerintah yang jelas dan terukur.
