NUSA TENGGARA BARAT — Kebijakan energi nasional kembali mendapat penegasan langsung dari Kepala Negara. Dalam rapat yang berlangsung tertutup itu, Bahlil mengaku menerima dua arahan strategis yang saling berkaitan: stabilitas harga energi untuk rakyat dan keandalan infrastruktur kelistrikan.
"Kami harus akui di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman-pemadaman di beberapa titik," kata Bahlil dalam keterangannya usai pertemuan, mengakui persoalan yang masih mengganjal di lapangan.
Pemeliharaan Jadi Pemicu Gangguan Listrik di Kalimantan
Menurut Bahlil, akar masalah pemadaman yang dikeluhkan warga Kalimantan bukan berasal dari kelangkaan pasokan energi primer. Ia menyebut gangguan lebih disebabkan oleh agenda pemeliharaan yang sedang berjalan di sejumlah pembangkit.
"Energinya enggak ada masalah. Jadi ada pemeliharaan yang terjadi," imbuhnya. Presiden pun meminta agar persoalan teknis ini dituntaskan dengan baik dan cepat, tanpa menjelaskan secara rinci lokasi titik pemadaman maupun durasi gangguan yang dialami masyarakat.
Harga BBM Dikunci, Nonsubsidi Bisa Turun Jika ICP Anjlok
Soal harga bahan bakar minyak, keputusan politiknya sudah bulat. Prabowo menekankan agar harga BBM tidak boleh dinaikkan lagi, baik untuk kategori yang disubsidi pemerintah maupun yang nonsubsidi.
Namun, terdapat fleksibilitas yang diungkapkan Bahlil terkait mekanisme pasar. "Tetapi kalau memang harga ICP dunia turun, kita juga yang nonsubsidinya dipertimbangkan untuk sesuaikan dengan harga pasar," jelasnya. Artinya, ruang penurunan harga tetap terbuka jika tren harga minyak mentah Indonesia (ICP) sedang landai, namun ruang kenaikan ditutup rapat.
Hilirisasi dan Perpanjangan Kontrak Batu Bara Jadi Sorotan
Di luar dua isu utama tersebut, Bahlil turut melaporkan progres program hilirisasi nasional. Fokusnya tertuju pada kewajiban perusahaan pemegang perpanjangan kontrak dari skema PKP2B menjadi IUPK.
Menteri ESDM menegaskan negara tidak akan ragu mengambil tindakan terhadap korporasi yang abai pada aturan. "Kalau ada yang tidak menjalankan sesuai dengan aturan, segera dilakukan langkah-langkah yang terukur, untuk kemudian bisa menjalankan sesuai dengan Pasal 33 UUD 45," ungkap Bahlil, merujuk pada pasal yang mengamanatkan penguasaan cabang produksi penting oleh negara.
Pernyataan ini menjadi sinyal keras bagi para pengusaha tambang batu bara untuk patuh pada kewajiban hilirisasi dan ketentuan baru pasca perpanjangan izin. Langkah terukur yang dimaksud Bahlil belum dirinci lebih lanjut, namun indikasinya mengarah pada sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha.
