NUSA TENGGARA BARAT — OpenAI merekrut Jessica Schumer, putri Senator Chuck Schumer, dan mulai menyebut pusat datanya sebagai "compute campus" menjelang pemilu midterm Amerika Serikat. Langkah tersebut menandai upaya perusahaan teknologi besar membangun kembali hubungan dengan Partai Demokrat yang berjanji memperketat pengawasan AI. Fokus pertarungan sebenarnya bergeser ke tingkat negara bagian dan komunitas lokal.
Perusahaan teknologi terbesar Silicon Valley menghadapi tekanan politik baru setelah bertahun-tahun membangun kedekatan dengan pemerintahan Presiden Donald Trump. Sejumlah perusahaan kini mencoba merapat ke Partai Demokrat yang berpeluang menguasai kongres pasca-midterm. Perubahan sikap itu muncul bukan tanpa alasan.
Selama dua tahun terakhir, banyak nama besar di industri teknologi menghadiri acara Gedung Putih, memangkas program keberagaman, dan menyumbang jutaan dolar ke super PAC pendukung kampanye Trump. Kebijakan administrasi juga menguntungkan sektor ini lewat insentif pajak, penundaan sejumlah investigasi federal, dan regulasi AI yang lebih longgar.
Manuver Citra di Depan Partai Demokrat
Langkah paling mencolok datang dari OpenAI yang merekrut Jessica Schumer tak lama sebelum pemilu midterm. Perusahaan itu juga mengumumkan perubahan istilah pusat data menjadi "compute campus" — sebutan yang terdengar lebih ramah bagi publik dan pembuat kebijakan.
J.B. Branch, Direktur Tata Kelola AI Federal dan Kebijakan Teknologi di Public Citizen, menyebut manuver tersebut sebagai pencitraan semata. "Mereka sadar punya masalah citra," kata Branch, seperti dikutip TechCrunch.
Branch memprediksi gelombang langkah serupa bakal menyusul. Ia merujuk pada kemitraan OpenAI dengan American Federation of Teachers, peluncuran Claude Corps oleh Anthropic, dan America's Workforce Academy milik Meta sebagai contoh investasi hubungan publik-swasta yang akan terus bertambah.
Kepentingan yang Saling Terkait
Meta dan sejumlah perusahaan teknologi dilaporkan mulai mencari celah memperkuat ikatan dengan Demokrat sejak peluang partai itu menang di midterm kian terbuka. Juru bicara Meta merujuk pada pernyataan Presiden Meta Dina Powell McCormick di ajang WSJ Tech.
"Anda harus bekerja dengan pemerintah yang dipilih rakyat Amerika," ujar McCormick. "Saya melihat di semua lini bahwa Anda harus bipartisan, dan Anda memang ingin begitu, karena Anda butuh dukungan untuk hal-hal yang ingin Anda lakukan."
Peringatan dari Pengamat Kebijakan
Alice Marwick, Direktur Riset di lembaga nirlaba Data & Society, memperkirakan Big Tech akan mencoba bergeser kembali ke tengah, "kalau bukan ke kiri. Tapi sudah agak terlambat," ujarnya.
Menurut Marwick, perusahaan teknologi seharusnya lebih dulu bertanya bagaimana produk mereka bisa memperbaiki hidup orang. "Sebab saat ini, sepertinya tidak demikian," kata dia.
Jika Demokrat menepati janji memperketat pengawasan AI dan Big Tech, industri menghadapi iklim yang lebih sulit. Moratorium pusat data kian mendapat dukungan, sementara gelombang rancangan undang-undang regulasi AI menunggu pembahasan.
Pertarungan Bergeser ke Tingkat Negara Bagian
Aryan Ranjan, pendiri Baraza, perusahaan perangkat lunak manajemen kampanye politik, memperkirakan dua tahun ke depan bakal diwarnai kebuntuan politik di Washington. Menurutnya, aksi nyata justru terjadi di tingkat negara bagian yang sudah menggugat perusahaan teknologi dan mengesahkan regulasi sendiri.
Ranjan memprediksi koalisi pemilih kelas pekerja baru akan mendorong Demokrat membingkai isu AI seputar tagihan listrik, lokasi pusat data, dan lapangan kerja, bukan sekadar keamanan AI yang abstrak.
Desember lalu, pemerintahan Trump meneken perintah eksekutif pembentukan AI Litigation Task Force, gugus tugas federal untuk menantang undang-undang AI di tingkat negara bagian. Argumennya, perusahaan AI Amerika "harus bebas berinovasi tanpa regulasi yang memberatkan." Meski begitu, banyak negara bagian tetap mengesahkan aturan sendiri, termasuk soal chatbot dan deepfake.
Seorang pejabat Gedung Putih menyatakan kepada TechCrunch bahwa kepemimpinan Amerika di bidang superintelligence penting bagi keamanan nasional dan kesejahteraan ekonomi. "Presiden Trump berkomitmen memastikan Amerika terus memimpin dunia dalam superintelligence sekaligus melindungi konsumen Amerika," kata pejabat tersebut.
Branch menilai nasib politik Trump kini terikat pada industri AI. Bagi pengguna di Indonesia, arah regulasi AS ini layak dicermati karena menentukan standar keamanan produk AI dan layanan digital yang nantinya dipakai di pasar lokal.
