MATARAM — BPK RI mencatat keberhasilan signifikan Pemprov NTB di dua sektor strategis pada tahun pertama kepemimpinan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal. Di sektor kesehatan, seluruh utang belanja dan utang bank pada RSUD Provinsi NTB berhasil dilunasi sepanjang 2025. Sementara di sektor pendidikan, kebijakan penghapusan pungutan BPP untuk SMA dan SMK mulai berlaku sejak semester II tahun lalu.
Apresiasi Langsung dari Pimpinan BPK
Ketua BPK RI, Isma Yatun, secara khusus menyebut bahwa kehadirannya di Mataram merupakan bentuk apresiasi atas komitmen akuntabilitas yang ditunjukkan daerah ini. “Komitmen akuntabilitas yang ditunjukkan Pemprov NTB membuktikan bahwa daerah ini tidak hanya siap membangun, tetapi juga siap mendunia,” ujarnya dalam sambutan di hadapan anggota DPRD dan jajaran Pemprov.
Ia menambahkan, berbagai langkah pembenahan yang dilakukan Pemprov NTB tidak hanya menunjukkan arah perubahan yang jelas, tetapi juga mulai menghadirkan hasil nyata dalam pengelolaan keuangan daerah. Perbaikan itu menjawab sejumlah persoalan mendasar yang sebelumnya menjadi catatan dalam pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya.
Raih Opini WTP ke-15 Berturut-turut
Atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2025, BPK kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemprov NTB. Ini menjadi opini WTP ke-15 yang diraih secara beruntun oleh provinsi tersebut. Meski masih ada catatan terkait aspek pengendalian dan kepatuhan, BPK menegaskan temuan itu tidak berdampak material terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
Isma Yatun mengingatkan, raihan opini WTP bukanlah tujuan akhir. Ia mendorong Pemprov untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui percepatan tindak lanjut atas seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
Fondasi Kolaborasi Eksekutif-Legislatif
BPK juga memberikan apresiasi terhadap sinergi antara Pemprov NTB dan DPRD NTB dalam mendukung tata kelola yang akuntabel. Menurut Isma Yatun, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi fondasi penting untuk memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Mengakhiri sambutannya, Isma Yatun menyampaikan penghargaan atas komitmen Pemprov dan DPRD dalam mendukung tugas konstitusional BPK. Keberhasilan mempertahankan opini WTP, menurutnya, harus menjadi pijakan untuk memperkuat integritas fiskal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat visi “NTB Mendunia”.
