MATARAM — Pemerintah Kota Mataram tidak akan segan menjatuhkan sanksi kepada pengelola hotel yang membandel dan terus mempromosikan usahanya dengan materi vulgar. Ancaman ini disampaikan Wakil Wali Kota Mataram, Mujiburrahman, beberapa waktu lalu, menyusul maraknya keluhan warga terhadap iklan hotel yang dianggap melanggar etika dan nilai-nilai keagamaan.
Isi Peringatan Pemkot: Dari Pembinaan ke Sanksi Tegas
Mujiburrahman menjelaskan bahwa pihaknya pada tahap awal akan mengedepankan pendekatan pembinaan dan teguran lisan. Namun, jika teguran tersebut tidak diindahkan, pemerintah akan mengambil langkah lebih tegas.
“Kalau tidak mau memperhatikan saran-saran pemerintah, ya namanya sanksi tentu menjadi pertimbangan. Karena kita tidak ingin ada dampak-dampak negatif di luar dari apa yang dimaksudkan,” ujarnya.
Pemkot menilai promosi yang tidak sehat dapat menimbulkan citra buruk bagi pariwisata daerah dan merusak norma sosial yang berlaku di tengah masyarakat Lombok yang religius.
Mengapa Promosi Hotel di Medsos Jadi Sorotan?
Sorotan publik mengarah pada sejumlah unggahan hotel di platform media sosial yang menggunakan diksi ambigu dan berkonotasi negatif untuk menarik minat tamu. Menurut Mujiburrahman, di era digital seperti sekarang, satu kata saja bisa menyebar cepat dan berdampak luas.
“Tidak boleh melakukan promosi-promosi yang di luar etika. Apalagi sekarang dengan media sosial, satu huruf saja cepat menyebar, terlebih kata-kata yang berkonotasi negatif,” tegasnya.
Pemkot mengingatkan bahwa semua pihak yang ingin berpromosi di Kota Mataram harus menggunakan narasi yang baik, sehat, dan tidak bertentangan dengan pesan-pesan agama.
Bebas Tapi Terkendali: Sikap Pemkot di Era Digital
Mujiburrahman menilai fenomena promosi yang melanggar etika merupakan dampak dari perkembangan zaman dan era digital. Meski demikian, kehadiran pemerintah dinilai penting untuk memastikan kebebasan tersebut tidak melampaui batas.
“Bebas atau tidak itu dampak dari perkembangan zaman. Tetapi kehadiran pemerintah tetap untuk mengendalikan semua itu sekuat kemampuan kita supaya tidak menjadi kebebasan yang kebablasan,” pungkasnya.
Pemkot Mataram berjanji akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas promosi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif di tengah masyarakat. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga iklim usaha yang sehat sekaligus melindungi nilai-nilai lokal di Kota Seribu Masjid.
