MATARAM — Program Golden Ticket dan Silver Ticket menjadi salah satu terobosan utama Pemprov NTB untuk mengejar ketertinggalan mutu SMK di wilayah pinggiran. Kepala sekolah yang dinilai berhasil membangun prestasi, memperkuat kemitraan industri, serta menghasilkan lulusan terserap dunia kerja akan dipindahkan untuk memimpin sekolah lain yang belum berkembang.
“Pak Gubernur ingin budaya kerja baik dan keberhasilan di satu sekolah dapat ditransfer ke sekolah lain sehingga kualitas SMK kita tumbuh lebih merata,” ujar Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, yang akrab disapa Aka.
Kepala sekolah berprestasi itu nantinya bisa membawa dua guru terbaik sebagai tim pendamping dengan dukungan insentif atau tunjangan penghasilan khusus. Program ini akan diuji coba terlebih dahulu di sejumlah SMK sebelum diterapkan lebih luas.
Jurusan SMK Disesuaikan dengan Potensi Daerah
Pemprov NTB juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap jurusan SMK agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri di masing-masing daerah. Gubernur mencontohkan, daerah pertambangan harus memiliki jurusan yang relevan dengan industri tambang, sementara daerah lain menyesuaikan dengan potensi wilayahnya masing-masing.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB diminta memperkuat sertifikasi kompetensi lulusan SMK, penguatan Global Classes, program magang Jepang, hingga pengembangan SMA double track. Targetnya, ratusan alumni SMK mendapatkan pelatihan, sertifikasi kompetensi, penguatan bahasa asing, dan magang industri secara bertahap mulai 2026–2027.
Data Anak Putus Sekolah Bermasalah, Banyak Santri Tak Tercatat
Rapat terbatas itu juga mengungkap persoalan serius terkait tingginya angka anak putus sekolah di NTB. Pemprov menemukan adanya persoalan sinkronisasi data antara sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan sistem pendataan pesantren (EMIS) di bawah Kementerian Agama.
Akibatnya, banyak santri yang melanjutkan pendidikan di pondok pesantren tidak tercatat dalam sistem Dapodik dan dianggap sebagai anak putus sekolah. “Pak Gubernur menegaskan bahwa yang harus diselesaikan bukan hanya soal angka statistik, tetapi bagaimana memastikan seluruh anak NTB benar-benar tetap mendapatkan akses pendidikan,” kata Aka.
Pemprov NTB akan membentuk tim kecil lintas sektor dari pejabat fungsional untuk melakukan sinkronisasi data sekaligus memperkuat pendataan anak rawan putus sekolah. Program pendidikan alternatif melalui PKBM, SMA/SMK Terbuka, kelas jarak jauh, hingga program PEPSI juga akan diperkuat.
Komunikasi dengan Pusat untuk Perluas Akses Program Nasional
Gubernur Lalu Muhamad Iqbal telah membuka komunikasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI serta sejumlah kementerian terkait. “Ada pembicaraan khusus yang membuka ruang besar bagi NTB untuk mengakses berbagai program strategis nasional di bidang pendidikan,” ujar Aka.
Dinas Sosial dan P3A turut diminta memperkuat pendataan anak disabilitas, pekerja anak, dan kelompok rentan lainnya agar seluruh warga mendapatkan akses pendidikan yang setara. Pemprov NTB juga membuka peluang pembangunan SLB baru di sejumlah wilayah berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan bersama pemerintah pusat.
