MATARAM — Angka anak tidak sekolah (ATS) di Nusa Tenggara Barat masih menjadi persoalan serius yang belum terselesaikan. Berdasarkan data Badan Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) NTB per Mei 2026, total ATS mencapai 70.690 anak. Jumlah ini sempat melonjak ke angka 79 ribuan pada awal tahun sebelum akhirnya turun kembali.
Data tersebut merupakan akumulasi dari tiga kategori. Selain anak yang belum pernah bersekolah (BPB) sebanyak 39 ribu, terdapat 16.280 anak yang putus sekolah (drop out) dan 14.815 anak yang lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
Faktor Ekonomi dan Mindset Jadi Penyebab Dominan
Ketua Tim Kerja PAUD pada Balai Penjamin Mutu Pendidikan, Hari Nurhadi, mengungkapkan bahwa penyebab anak tidak bersekolah tidak tunggal. Menurutnya, persoalan ini merupakan akumulasi dari faktor ekonomi, sosial, hingga budaya.
“Memang faktor penyumbang ATS ini luar biasa beragam. Pertama, mungkin karena faktor ekonomi sangat dominan. Kedua, faktor mindset yang menganggap sudah bisa baca tulis, selesai. Saya sudah kenal uang, selesai, pergi ke Malaysia, TKI, dan seterusnya,” ungkap Hari.
Stigma di masyarakat bahwa pendidikan formal cukup sampai bisa baca dan hitung menjadi salah satu penghambat. Banyak anak memilih bekerja atau merantau ke luar negeri setelah menganggap dirinya sudah cukup bekal.
Angka Fluktuatif, Intervensi Pemda Dinilai Minim
Hari menilai tren jumlah ATS yang naik-turun disebabkan minimnya intervensi pemerintah daerah. Intervensi yang dimaksud adalah verifikasi dan validasi data di lapangan. Ia menyebut banyak anak yang sebenarnya sudah bersekolah tetapi tidak tercatat dalam Data Pokok Pendidikan karena data diri yang bermasalah.
Verifikasi dan validasi menjadi krusial agar data ATS yang dijadikan acuan kebijakan benar-benar akurat. Tanpa data yang valid, program penanganan bisa salah sasaran.
Langkah Preventif Jadi Prioritas Penanganan 2026
Pihak BPMP NTB menegaskan bahwa pendekatan penanganan tahun ini tidak hanya mengajak anak kembali bersekolah. Upaya preventif untuk mencegah anak putus sekolah sejak awal menjadi fokus utama.
“Jadi yang terutama kita lakukan sebenarnya lebih kepada preventifnya, bagaimana pencegahan untuk anak ini tidak tidak lagi putus sekolah gitu. Nah, itu yang jadi concern (fokus) kami di tahun ini. Jadi kami sudah mencoba mengajak daerah-daerah, dinas terutama, bagaimana membuat tim penanganan ATS ini,” tutup Hari.
Pembentukan tim penanganan ATS di tingkat daerah diharapkan bisa menjangkau akar masalah lebih dekat. Tim ini akan bertugas melakukan pendataan, sosialisasi, hingga pendampingan bagi keluarga yang anaknya berisiko putus sekolah.
