MATARAM — Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memastikan stok beras daerah dalam kondisi aman. Kepastian ini disampaikan di tengah prediksi kemarau panjang yang diperkirakan melanda wilayah tersebut pada 2026.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah, mengaku hampir setiap hari melakukan inspeksi mendadak ke gudang Bulog untuk memantau langsung ketersediaan cadangan pangan. “Stok kita aman untuk beras. Saya hampir tiap hari sidak juga ke gudang Bulog, aman,” ujarnya, Rabu (13/5/2026).
Produksi Januari-Juni Lampaui Kebutuhan Daerah
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Kerangka Sampel Area (KSA), potensi produksi gabah kering giling (GKG) di NTB pada Januari hingga Juni 2026 mencapai 1.175.807 ton. Setelah dikonversi menjadi beras, jumlahnya sekitar 669.681 ton.
Angka itu jauh melampaui kebutuhan konsumsi masyarakat NTB yang hanya 362.000 ton untuk periode yang sama. Alhasil, provinsi ini mencatat surplus beras sebesar 307.666 ton pada triwulan pertama tahun ini. “Dari produksi Januari sampai Juni saja kita sudah surplus 307 ribu ton lebih. Jadi untuk NTB insyaAllah aman,” kata Mirza.
Antisipasi Kemarau: Pompa Air hingga Benih Unggul
Pemerintah tidak hanya mengandalkan surplus saat ini. Sejumlah langkah antisipasi, adaptasi, dan mitigasi telah disiapkan untuk menjaga produktivitas pertanian saat musim kemarau maupun potensi El Nino tiba.
Langkah tersebut mencakup pemetaan wilayah rawan kekeringan, pemanfaatan sumber air dan pompa, perbaikan infrastruktur pertanian, penggunaan benih unggul berumur pendek, hingga percepatan masa tanam. “Daerah yang dekat sumber air tetap kita arahkan untuk tanam. Jadi petani jangan memaksakan tanam padi di lahan yang kekurangan air,” jelas Mirza.
Ia juga mengimbau petani mulai menyesuaikan pola tanam dan menggunakan teknologi hemat air. Pengalaman menghadapi El Nino sebelumnya menjadi modal bagi NTB untuk tetap menjaga ketahanan pangan daerah.
Cadangan Pangan Sumbawa Hanya 5 Ton, Pemprov Andalkan Kolaborasi
Di sisi lain, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) di Kabupaten Sumbawa tercatat tersisa sekitar 5 ton dan belum memiliki anggaran pengadaan untuk 2026. Menanggapi hal itu, Mirza menilai kondisi tersebut masih bisa ditangani melalui kolaborasi lintas instansi.
Menurutnya, bantuan pangan tidak hanya bersumber dari CPPD, tetapi juga bisa berasal dari Bulog dan pemangku kepentingan lainnya. “Oleh karena itu Pak Gubernur menghimbau saat kondisi fiskal terbatas, kita harus banyak kolaborasi dan sinergi dengan stakeholder lain,” tambahnya.
Pemprov NTB memastikan akan terus memantau perkembangan stok pangan secara berkala. Masyarakat diminta tidak panik menghadapi prediksi kemarau panjang, karena ketersediaan beras dipastikan mencukupi hingga lebih dari satu tahun ke depan.
