SELONG — BPS Lombok Timur merilis data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan yang menunjukkan akselerasi signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kepala BPS Lotim, Sri Endah Wardanti, menyebutkan bahwa lonjakan ini tidak terlepas dari menggeliatnya sektor jasa keuangan dan konsumsi masyarakat di sektor kuliner.
Sentra Makan Gratis Dongkrak Sektor Kuliner dan Perdagangan
Kehadiran Sentra Pelayanan Pangan Gratis (SPPG) di Lombok Timur menjadi salah satu pemicu utama pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Dua sektor yang masuk dalam lima besar penyumbang PDRB ini mendapat efek berganda dari aktivitas ekonomi yang tercipta di sekitar sentra tersebut.
BPS mencatat lima sektor dengan kontribusi di atas 10 persen terhadap perekonomian Lotim. Selain jasa keuangan dan kuliner, terdapat sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, dan daur ulang (12,71 persen), pertanian (12,19 persen), serta perdagangan besar dan eceran (11,85 persen).
Pertanian Masih Jadi Andalan, Tapi Mulai Tergusur
Meskipun pertanian masih menjadi penopang utama, kontribusinya turun drastis dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 27,28 persen. Pada triwulan I 2026, sektor pertanian hanya menyumbang 12,19 persen.
“Data menunjukkan sektor pertanian masih menjadi penopang utama perekonomian Lombok Timur. Ke depan, penguatan produktivitas, hilirisasi hasil pertanian, serta perluasan akses pasar bagi petani dapat menjadi fokus bersama,” ujar perwakilan BPS dalam keterangan yang dikutip Senin (8/6/2026).
BPS Siapkan Sensus Ekonomi 2026, 1.336 Petugas Turun ke Lapangan
Di balik capaian positif tersebut, BPS Lombok Timur tengah mempersiapkan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang akan digelar mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sensus yang berlangsung satu dekade sekali ini diamanatkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997.
Sebanyak 1.336 petugas yang terdiri dari Petugas Pendata Lapangan (PPL) dan Pemeriksa Lapangan (PML) telah direkrut. Mereka akan melakukan pendataan door to door ke seluruh usaha, mulai dari skala mikro hingga besar.
Berbeda dengan sensus sebelumnya, petugas kini menggunakan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI). “Data yang dihasilkan lebih cepat, hemat, dan akurat,” kata Kepala BPS Lotim.
Pertumbuhan Tinggi Bukan Jaminan Kesejahteraan Merata
Meski mencatatkan angka impresif, BPS mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya ukuran kesejahteraan. Indikator lain seperti kemiskinan, pengangguran, dan distribusi pendapatan tetap menjadi perhatian.
“Sebuah program boleh jadi berkontribusi pada aktivitas ekonomi. Namun manfaatnya bagi masyarakat luas perlu dilihat dari dampaknya terhadap kesempatan kerja, pendapatan rumah tangga, dan kesejahteraan secara keseluruhan,” tegas Sri Endah Wardanti.
BPS mengimbau masyarakat untuk menyambut petugas sensus yang akan datang ke rumah dan tempat usaha pada Juni hingga Agustus 2026. “Sensus ekonomi bukan hanya milik BPS. Kami butuh dukungan pemerintah daerah dan peran aktif masyarakat untuk menerima petugas serta memberikan jawaban sebenar-benarnya,” imbuhnya.
