MATARAM — Anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, Herman, mengingatkan agar proses digitalisasi bansos tidak berhenti pada pengumpulan data oleh kader posyandu. Menurutnya, data mentah dari lapangan harus melalui mekanisme check and recheck oleh tim independen sebelum ditetapkan sebagai daftar penerima manfaat.
“Pelibatan kader posyandu sebagai agen digital kami dukung karena mereka mengetahui kondisi masyarakat secara langsung. Tetapi, data yang dihimpun harus tetap melalui proses check and recheck agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujar Herman kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Senin (7/6).
Mengapa Verifikasi Berlapis Diperlukan?
Politisi Partai Gerindra ini menyebut persoalan klasik seperti bantuan tidak tepat sasaran atau warga layak yang tidak terdata harus diantisipasi sejak awal. Kota Mataram yang kini menjadi daerah percontohan digitalisasi bansos dinilai rawan menghadapi masalah serupa jika sistem verifikasi lemah.
“Jangan sampai masih ada masyarakat yang layak menerima bantuan tetapi tidak masuk dalam data penerima, atau sebaliknya ada penerima yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria,” katanya.
Herman mencontohkan sistem yang diterapkan Kabupaten Badung sebagai bahan pembelajaran. Di sana, data dari perangkat lingkungan atau kader masyarakat diverifikasi kembali melalui pengecekan lapangan oleh tim independen bentukan Dinas Sosial.
Tim Verifikasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Anggota dewan dari Dapil Sandubaya ini mendorong Dinas Sosial Kota Mataram membentuk tim verifikasi di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Tim ini bertugas melakukan pengecekan ulang terhadap data yang dikumpulkan kader posyandu agar validitasnya terjaga dan bebas dari potensi konflik kepentingan.
“Data dari kader posyandu harus diverifikasi kembali oleh tim yang dibentuk Dinas Sosial. Tujuannya agar data benar-benar valid, independen, dan bebas dari kepentingan pribadi,” tegas Herman.
Digitalisasi Bansos Buka Ruang Partisipasi Masyarakat
Menurut Herman, digitalisasi bansos diharapkan meningkatkan transparansi dan akurasi penyaluran. Sistem digital juga membuka ruang bagi masyarakat untuk mengawasi dan memberikan masukan terhadap data penerima bantuan.
“Digitalisasi bansos harus mempermudah masyarakat, bukan mempersulit. Tujuannya agar bantuan lebih tepat sasaran dan masyarakat dapat ikut mengawasi proses pendataannya,” ujarnya.
Dengan sistem verifikasi berlapis, Herman optimistis program percontohan di Kota Mataram bisa berjalan lebih akurat dan mengurangi potensi kesalahan yang selama ini kerap terjadi dalam penyaluran bansos.
