GIRI MENANG — Dinamika pengisian kursi Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar) kian menghangat setelah tiga partai pengusung pasangan Laz-Adha menyatakan hak yang sama untuk mengajukan kandidat. Nama-nama kader mulai mencuat ke permukaan, masing-masing dengan sikap dan strategi politik yang berbeda.
Munawir Haris, politisi senior PAN yang kini menjabat Ketua Fraksi PAN DPRD Lobar, menjadi salah satu nama yang paling santer disebut. Kepada media, Jumat (21/8/2026), ia menegaskan kesiapannya maju sebagai calon wakil bupati apabila partai memberikan mandat.
"Sebagai kader, kalau memang dikasih atau dimandatkan oleh partai, ya siap (jadi cawabup)," ujarnya tegas.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa mekanisme pengisian kursi wakil kepala daerah memiliki pintu gerbang yang jelas. Nantinya, kepala daerah akan bersurat ke DPRD untuk kemudian dilakukan pemilihan di tingkat legislatif. "Barulah di DPRD gongnya (pemilihan), mau seperti apa," kata legislator asal Kuripan itu.
Ia juga menekankan bahwa tiga partai pengusung memiliki peluang yang sama. Termasuk PKS yang saat ini kadernya, Nurul Adha, berpotensi naik kelas menjadi bupati definitif menggantikan Lalu Ahmad Zaini yang tersangkut kasus hukum.
Pengalaman Munawir Haris di panggung politik Lobar tidak perlu diragukan. Tiga periode berturut-turut menjadi anggota DPRD sejak 2014, ia pernah menjabat Sekretaris DPD PAN Lobar dan kini dipercaya sebagai Wakil Ketua PAN Lobar. Ia juga tercatat sebagai bagian dari tim pemenangan pasangan Laz-Adha pada Pilkada 2024 lalu.
Berbeda dengan Munawir, kader PKS yang juga Wakil Ketua II DPRD Lobar, H. Abubakar Abdullah, memilih mengambil sikap lebih hati-hati. Ia justru mengedepankan fatsun politik atau etika dalam menyikapi dinamika ini.
"Hari ini kan lebih tepatnya kita mengedepankan Fatsun politik, kalau bahasa Belanda-nya Fatsun itu kan etika. Jadi apapun yang kita lakukan harus ada sisi-sisi etika yang kita kedepankan," kata Abubakar.
Menurutnya, PKS saat ini lebih fokus pada upaya pemulihan atau recovery pascatragedi yang menimpa Lobar. Ia menganalogikan daerah ini sebagai sebuah bahtera yang nyaris oleng. Fungsi co-pilot atau wakil bupati yang merupakan kader PKS harus fokus menjaga kondusivitas daerah menjadi prioritas utama, bukan justru sibuk dengan agenda politik pribadi.
"Kalaupun nanti partai bersikap terkait penjaringan kader untuk maju sebagai kandidat Wabup, tentu ada mekanisme yang terukur dan terencana. Tidak secara tiba-tiba atau insidental," imbuhnya.
Saat ditanya kesiapannya jika diberi mandat, Abubakar menjawab diplomatis. Ia mengaku saat ini fokus menjalankan amanah sebagai Wakil Ketua DPRD.
Abubakar menilai munculnya banyak nama kandidat dari berbagai kalangan justru merupakan hal yang positif. Hal itu menunjukkan Lobar tidak kekurangan kader terbaik yang siap memimpin dan mengelola potensi daerah.
"Sah-sah saja, biarkan ini berdinamika secara natural, ujungnya nanti regulasi yang mengatur itu," katanya menambahkan.
Ia pun mengapresiasi masukan dan aspirasi masyarakat soal sosok pengganti wakil bupati. Menurutnya, semua pendapat itu akan diserap dan ditampung partai sebagai bahan pertimbangan.
Hingga saat ini, belum ada kepastian kapan proses pengisian kursi wakil bupati akan dimulai. Hal tersebut masih menunggu perkembangan proses hukum yang menjerat Bupati nonaktif Lalu Ahmad Zaini di tingkat aparat penegak hukum.