NUSA TENGGARA BARAT — Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa tahapan ini merupakan kelanjutan dari penyampaian RUU tentang APBN 2027 beserta nota keuangannya oleh pemerintah pada 14 Agustus 2026 lalu.
"Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada Rapat Paripurna 14 Agustus 2026 yang lalu," kata Dasco dalam rapat paripurna tersebut.
Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) menjadi salah satu pihak yang paling menyoroti tata kelola anggaran, khususnya untuk program Makan Bergizi Gratis. Alokasi sebesar Rp242 triliun dinilai harus dibarengi dengan jaminan penyaluran yang tepat sasaran agar tidak membebani fiskal secara sia-sia.
Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Budi Sulistyono Kanang menyoroti masih adanya kantong-kantong daerah yang belum terjangkau optimal oleh program tersebut. Ia menegaskan bahwa kualitas belanja negara tidak bisa hanya diukur dari tingkat serapan anggaran, melainkan harus dilihat dari dampak terukurnya di lapangan.
"Belanja negara yang efisien, yang berkualitas harus ditunjukkan dengan menetapkan indikasi kualitas belanja di setiap kementerian atau lembaga dengan indikator yang terukur," ujar Kanang.
Dari sisi makro, Fraksi Partai Golkar memberikan catatan kritis terhadap optimisme target pertumbuhan 6 persen. Nurul Arifin, anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, menilai target tersebut membutuhkan strategi yang lebih konkret dari sekadar ekspansi konsumsi.
"Untuk itu, Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan pemerintah mengenai strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkualitas, terutama dalam menghasilkan penciptaan lapangan kerja, perluasan kesempatan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Nurul.
Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah dituntut mampu menghadirkan sumber pertumbuhan baru yang memperkuat kapasitas produksi nasional, bukan hanya mengejar angka statistik yang tinggi.
Di sisi penerimaan negara, Fraksi Partai Gerindra mendukung penuh rencana pemerintah menaikkan tax ratio dari 9,31 persen terhadap PDB pada 2025 menjadi 10,4 persen pada 2027. Kamrussamad, anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, menekankan pentingnya konsistensi kebijakan perpajakan agar angka tersebut tidak turun kembali seiring membesarnya skala ekonomi nasional.
"Kami mendorong pemerintah untuk mengambil langkah strategis agar rasio pajak ini konsisten bertahan di angka dua digit seiring dengan membesarnya skala ekonomi nasional. Sistem perpajakan kita harus lebih adaptif," ujar Kamrussamad.
Dorongan ini menempatkan reformasi perpajakan sebagai pilar utama untuk menjaga ruang fiskal. Dengan penerimaan yang lebih sehat, pemerintah diharapkan tidak terlalu bergantung pada instrumen utang untuk membiayai program-program prioritas.
Selain target pertumbuhan 6 persen dan rasio pajak 10,4 persen, pemerintah juga menetapkan asumsi inflasi dalam RAPBN 2027 tetap terkendali di level 2,5 persen. Seluruh asumsi ini kini menjadi dasar bagi DPR dan pemerintah untuk melakukan pembahasan rincian anggaran pada tingkat panitia kerja (panja) bersama dengan kementerian/lembaga terkait.