SUMBAWA BESAR — Nasib perbaikan Jembatan Desa Lito di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, masih menggantung. Setelah diterjang banjir bandang tahun lalu, Pemkab Sumbawa memastikan proses administrasi di tingkat daerah sudah tuntas, namun keputusan final penanganan kini berada di tangan pemerintah pusat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumbawa, Muhammad Sofyan, mengungkapkan bahwa tahapan verifikasi dan justifikasi dari Balai Jalan Nasional (BJN) serta perencanaan detail telah diselesaikan. Seluruh dokumen pendukung juga sudah diserahkan ke BNPB untuk diproses lebih lanjut.
"Tahap verifikasi, justifikasi dari Balai Jalan Nasional (BJN) dan perencanaan detail sudah kita lakukan, tinggal menunggu informasi penanganan lebih lanjut," kata Muhammad Sofyan kepada Suara NTB, Senin (17/8).
Pria yang akrab disapa Largo ini menambahkan, pihaknya saat ini masih menunggu penentuan mekanisme penanganan dari pusat. Pertanyaannya, apakah pengerjaan jembatan akan dilakukan langsung oleh Kementerian PU atau dilimpahkan ke pemerintah daerah.
Untuk memastikan infrastruktur lebih kokoh, Pemkab Sumbawa telah merancang metode pembangunan dengan tipe jembatan gelagar, yakni jenis jembatan yang menggunakan balok utama sebagai struktur penopang. Desain ini dipilih karena dianggap lebih kuat dan tahan terhadap terjangan banjir bandang dibandingkan struktur sebelumnya.
Jembatan baru ini direncanakan memiliki bentangan sekitar 20 meter dengan lebar 6 meter. "Jadi lebarnya tetap sama dengan posisi jembatan yang eksis saat ini, cuman tipenya saja yang berubah yang dianggap lebih kuat dan tahan ketika dihantam banjir bandang," jelas Largo.
Dengan lengkapnya berkas administrasi yang telah diserahkan ke BNPB, Pemkab Sumbawa menegaskan bahwa proses di tingkat daerah sudah selesai. Kini, seluruh fokus tertuju pada keputusan pemerintah pusat terkait jadwal dan mekanisme pelaksanaan konstruksi di lapangan.
"Tinggal kita menunggu proses pembangunannya saja, kalau untuk perencanaan dan kelengkapan dokumen lainnya sudah kita serahkan ke BNPB," tukasnya.
Belum ada kepastian kapan pengerjaan fisik jembatan yang menjadi akses vital warga Desa Lito ini akan dimulai. Masyarakat setempat berharap pemerintah pusat segera merespons agar mobilitas dan aktivitas ekonomi warga tidak semakin terganggu.