SELONG — Yogi Islanta membenarkan bahwa banyak desa wisata di Lombok Timur yang tak lagi aktif. Menurut akademisi Universitas Hamzanwadi ini, penyebab utamanya adalah rendahnya inovasi dan minimnya perhatian dari pemerintah.
Ia menyebut Pemkab Lotim sebenarnya sudah memiliki payung hukum berupa Perda RiParkap yang berlaku hingga 2038. Namun, dasar hukum itu belum dijalankan secara konkret.
"Anggaran untuk pariwisata seringkali tidak menjadi prioritas. Ini diperparah dengan kebijakan efisiensi di pusat dan pemangkasan anggaran desa hingga 70 persen pada 2026," kata Yogi menjawab Suara NTB, Senin (6/7/2026).
Pendampingan Tak Harus Mahal, Pemda Bisa Libatkan Mahasiswa KKN
Yogi menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tak seharusnya menjadi alasan untuk berhenti bergerak. Ia mendorong Dinas Pariwisata untuk berperan sebagai agregator yang menghubungkan desa wisata dengan berbagai mitra potensial.
Beberapa solusi tanpa biaya besar yang ditawarkan adalah melibatkan perguruan tinggi melalui program KKN dan pendampingan dari mahasiswa. Selain itu, kerja sama dengan pihak swasta melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) juga bisa dimaksimalkan.
"Diperlukan peran agregator yang dapat menghubungkan desa wisata dengan mitra-mitra tersebut. Di sinilah tugas pemerintah," sarannya.
Kolaborasi Nyata Sudah Ada, Tapi Masih Terbatas
Yogi mencontohkan desa yang berhasil berkembang karena kolaborasi swasta, seperti Desa Sugian yang mendapat bantuan dari Wahana Visi Indonesia (WVI) dalam menyusun masterplan kawasan ekowisata. Namun, ia menyayangkan masih banyak desa lain yang belum tersentuh.
Salah satu contoh potensi yang terbengkalai adalah kawasan Pantai Pink di Desa Sekaroh. "Meski usaha individual warga berjalan, pengelolaan secara keseluruhan belum optimal," ujarnya.
Yogi juga menyoroti adanya regulasi yang tumpang tindih dan konflik pengelolaan di destinasi seperti Sunrise Land, yang kini diambil alih Dinas Pariwisata sejak awal 2026.
Dorong Pengembangan Wisata di Tiga Wilayah Pesisir
Pelaku wisata Desa Tetebatu, Abdul Maad atau Uncle Kus, meminta Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Bupati Haerul Warisin untuk meninjau ulang desa wisata yang sudah memiliki Surat Keputusan (SK) dari era bupati sebelumnya. Ia mendorong agar fokus pengembangan diarahkan ke tiga wilayah pesisir, yaitu Ekas di Selatan serta tiga Gili: Petagan, Kondo, dan Bidara.
Yogi berharap Dinas Pariwisata segera mengumpulkan paguyuban pengelola desa wisata, mendengarkan keluhan mereka, lalu memfasilitasi pertemuan dengan pihak CSR atau perbankan. "Kalau tak ada uang, libatkan mahasiswa KKN. Biar kelihatan ada pekerjaan," pungkasnya.
