GIRI MENANG — Kepala Dusun Cemare, Munawir, mengungkapkan keputusasaannya atas kondisi jembatan kayu di wilayahnya yang telah lama rusak parah. Janji perbaikan dari pemerintah daerah tak kunjung terealisasi, sementara jembatan tersebut menjadi akses vital bagi warga dan pengunjung yang datang ke kawasan wisata setempat.
“Makanya kami bingung sama Pemda, kalaupun tidak ada untuk pembangunan paling tidak perbaikan dan perawatan lah barang-barang Rp100 juta,” keluhnya.
Warga Khawatir Jembatan Rusak Memakan Korban Jiwa
Munawir mengkhawatirkan kondisi jembatan yang membahayakan itu bisa memakan korban jiwa. Terlalu sering mengusulkan penanganan, warga merasa kehabisan harapan. Bahkan, karena pesimis, sebagian warga mengaku terbiasa dengan jalan rusak dan rela menggunakan perahu sebagai alternatif.
Ironisnya, kawasan Cemare telah menjadi daerah pariwisata yang ramai dikunjungi. Warga berharap penanganan bisa dilakukan melalui program aspirasi, namun hingga kini belum ada tindak lanjut.
Silpa Rp 337 Miliar di Tengah Infrastruktur Rusak
Anggota Komisi III DPRD Lombok Barat, Lalu Irwan, menyoroti banyaknya infrastruktur yang belum terselesaikan, termasuk jembatan kayu Cemare. Kondisi ini kontras dengan Silpa APBD 2025 yang tengah hangat dibahas antara dewan dan TAPD.
Irwan mengingatkan, saat pembahasan APBD perubahan, sempat muncul anggaran Rp 80 miliar lebih untuk pembebasan lahan. Pihaknya dari Badan Anggaran (Banggar) menyarankan agar Pemkab hanya menganggarkan biaya appraisal yang hanya butuh Rp 100-200 juta. “Kapan anggaran pembebasan lahan? Kami sarankan pada APBD murni,” tegasnya.
Pertimbangannya, waktu tiga bulan tidak cukup untuk menyelesaikan pembebasan lahan. Pembahasan sempat deadlock karena belum ada kata sepakat. “Tapi Pemda melalui tim TAPD meyakinkan DPRD bahwa ini proses bisa terlaksana,” ujar Irwan.
Faktanya, Appraisal Pembebasan Lahan Belum Selesai
Namun, anggaran pembebasan lahan itu belum tereksekusi. Pada APBD 2026, Pemkab kembali mengalokasikan dana serupa sehingga totalnya kembali Rp 80 miliar lebih. “Kenyataannya hari ini, bayangkan dari Januari sampai 6 Juli ini, apraisal belum selesai,” ungkap politisi Gerindra itu.
Ia menegaskan, jika saran DPRD didengar Pemkab, dana pembebasan itu bisa dipakai untuk pembangunan jalan dan jembatan serta program lain yang lebih produktif. “Maka Jembatan Cemare itu pun sudah selesai ditangani,” ujarnya. Irwan menilai, jika alasannya creative financing, maka perencanaannya tidak maksimal.
Pemkab Lombok Barat: Butuh Rp 50 Miliar, Sudah Diusulkan ke Pusat
Kepala Dinas PUPR Lombok Barat, Lalu Ratnawi, menyampaikan pihaknya sudah menyusun Detail Engineering Design (DED) pembangunan jembatan Cemare. “Butuh anggaran sekitar Rp 50 miliar kalau sesuai DED Dinas PUPR yang sudah kami susun. Sudah kami usulkan ke pemerintah pusat juga perbaikannya,” kata Ratnawi.
Dengan anggaran yang cukup besar, menggunakan APBD dinilai berat karena bentang jembatan cukup panjang. Pihaknya pun berkoordinasi dengan pemerintah pusat. “Tim Balai jalan pun sudah turun ke pusat mengecek kondisinya,” pungkasnya.
