MATARAM — Kanwil Kementerian Haji dan Umrah NTB menyatakan kuota 5.798 jamaah itu belum final sepenuhnya. Verifikasi sementara masih berjalan, terutama untuk pengelompokan jamaah lansia dan kategori lunas tunda.
Lombok Timur untuk sementara menempati porsi jamaah terbanyak. Jumlah penduduk kabupaten itu lebih besar dibandingkan kabupaten/kota lain di NTB.
Rekap Lansia dan Lunas Tunda Belum Tuntas
Amin menyebut pihaknya sudah memegang data sementara kategori jamaah. Namun ia belum bisa membeberkan angka pastinya.
“Ada rekap sementara, sudah ada yang lansia, kemudian lunas tunda juga, cuma nggak bisa jelaskan data pastinya,” kata Amin, Selasa (3/11).
Rekapitulasi kategori ini menentukan siapa yang berangkat lebih dulu. Jamaah lansia dan lunas tunda biasanya mendapat prioritas dalam penyusunan kloter.
Kuota Masih Bisa Berubah jika Arab Saudi Tambah Jatah
Angka 5.798 bukan harga mati. Amin menyebut kuota NTB berpeluang disesuaikan bila Pemerintah Arab Saudi menambah jatah untuk Indonesia.
“Kalau memang ada perubahan, misalnya penambahan kuota dari Arab Saudi, tentu akan menyesuaikan juga dengan kuota yang ada di Indonesia secara proporsional," terangnya.
Skema pembagiannya mengikuti kuota nasional. Penambahan yang diterima Indonesia akan diproyeksikan ke tiap provinsi sesuai porsi masing-masing.
Pelunasan Bipih Menunggu Keppres
Persiapan keberangkatan mulai jadi perhatian karena jadwal haji 2027 semakin dekat. Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) belum bisa dibuka.
Kanwil menunggu terbitnya Keputusan Presiden sebagai dasar penetapan biaya. Tanpa Keppres, jamaah belum bisa melakukan pelunasan.
Pemeriksaan kesehatan juga disiapkan untuk memenuhi syarat istithaah. Pemeriksaan ini menentukan kelayakan jamaah secara fisik sebelum berangkat.
Kloter Pertama Dijadwalkan ke Madinah 11 April 2027
Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1448 Hijriah menetapkan jamaah Indonesia mulai diberangkatkan ke Madinah pada 11 April 2027. Tanggal ini menjadi patokan mundur bagi seluruh tahapan, dari pelunasan hingga pemeriksaan kesehatan.
Dengan kuota yang sama seperti tahun lalu, NTB menghadapi beban penanganan yang relatif serupa. Panjangnya daftar tunggu di sejumlah kabupaten tetap menjadi pekerjaan rumah tersendiri.
