KOTA BIMA — KPU Kota Bima tak hanya menggandeng kampus-kampus besar, tetapi juga melibatkan komunitas disabilitas dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi. Lima mitra yang meneken MoU adalah Universitas Muhammadiyah Bima, Universitas Mbojo Bima, Universitas Nggusuwaru Bima, Politeknik Muhammad Dahlan Bima, dan Himpunan Tuna Netra Islam Bima Raya (HATIBIRA).
Mata Kuliah Demokrasi Bisa Diisi Langsung oleh Komisioner KPU
Ketua KPU Kota Bima, Suaeb, menegaskan kerja sama ini tidak boleh berhenti di seremoni semata. “Kami berharap penandatanganan ini diikuti tanggung jawab dan komitmen dari masing-masing pihak dalam meningkatkan kualitas demokrasi,” ujarnya. Ruang lingkup kerja sama meliputi pendidikan pemilih, sosialisasi kepemiluan, dan penguatan demokrasi melalui kegiatan bersama.
Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Bima, Syamsuddin, menyambut inisiatif ini sebagai terobosan. Ia bahkan membuka peluang agar komisioner KPU menjadi pengajar tamu di kampusnya. “Universitas Muhammadiyah memiliki mata kuliah hukum demokrasi yang di dalamnya 50% praktik dan 50% teori. Kami berharap yang menjadi pengajar adalah teman-teman dari praktisi KPU Kota Bima,” katanya.
Mengapa Komunitas Tunanetra Dilibatkan?
Keterlibatan HATIBIRA menjadi poin penting dalam MoU ini. KPU Kota Bima ingin memastikan pemilih dari kelompok disabilitas netra mendapatkan akses informasi yang setara. Sosialisasi kepemiluan inklusif menjadi salah satu fokus yang akan dirancang bersama, termasuk penyediaan alat bantu dan materi braille.
Kolaborasi Berkelanjutan, Bukan Sekadar Seremoni
Melalui MoU ini, KPU Kota Bima dan para mitra berkomitmen membangun kolaborasi yang berkelanjutan. Target utamanya: meningkatkan partisipasi pemilih dan memperkuat demokrasi di Kota Bima. Suaeb berharap setiap institusi memiliki program konkret yang bisa dijalankan dalam waktu dekat, bukan sekadar menunggu agenda tahunan.
