NUSA TENGGARA BARAT — Kepercayaan publik terhadap negara, menurut Prabowo, dipertaruhkan pada cara pamong praja menjalankan tugas sehari-hari. Ia memperingatkan bahwa satu sikap arogan atau keputusan yang lamban bisa merusak citra negara di mata warga.
"Rakyat kita tidak membutuhkan birokrasi yang berbelit-belit. Rakyat kita tidak perlu pemimpin-pemimpin yang tidak bekerja dengan sebaik-baiknya," kata Prabowo dalam sambutannya di Lapangan Parade, Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang.
Kepala Negara merinci empat syarat utama yang dituntut rakyat dari pamong praja: kejujuran, kedisiplinan, kebersihan dari korupsi, dan keberanian mengambil keputusan. Ia menekankan bahwa aparatur harus hadir ketika masyarakat membutuhkan, bukan justru menghilang saat persoalan muncul.
"Rakyat menuntut aparatur negara yang mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan," ujar Prabowo.
Pesan itu disampaikan di tengah sorotan publik terhadap sejumlah kasus maladministrasi dan pungutan liar di beberapa daerah. Prabowo secara eksplisit menyebut bahwa keluhan utama warga selama ini adalah prosedur yang bertele-tele dan oknum yang tidak responsif.
Prabowo mengingatkan bahwa setiap pamong praja adalah representasi langsung negara di lapangan. Sikap, penampilan, hingga keputusan seorang aparatur akan menjadi tolok ukur apakah negara hadir atau absen dalam kehidupan masyarakat.
"Dari sikap Saudara, dari penampilan Saudara, rakyat menilai apakah negara kita hadir atau tidak, apakah negara kita tertib atau tidak, apakah negara kita membanggakan atau tidak," tegasnya.
Ia menambahkan, jika aparatur bekerja dengan baik, kecintaan masyarakat terhadap negara akan meningkat. Sebaliknya, kekecewaan warga terhadap seorang pamong praja bisa meluas menjadi krisis kepercayaan terhadap institusi negara secara keseluruhan.
"Tapi kalau Saudara mengecewakan rakyat, yang rusak bukan hanya nama Saudara, melainkan yang rusak adalah kepercayaan rakyat kepada negara," ucap Prabowo.
Wisuda IPDN angkatan XXXIII ini berlangsung di masa transisi kepemimpinan daerah yang akan memasuki Pilkada serentak. Presiden memanfaatkan momen itu untuk mengingatkan bahwa pamong praja harus netral dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis.
Prabowo juga meminta agar para lulusan yang akan ditempatkan di berbagai daerah mampu menjadi agen perubahan dalam pelayanan publik. Ia menyebut reformasi birokrasi tidak akan berhasil tanpa komitmen individu di level terbawah.
Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai pernyataan Prabowo kali ini lebih tegas dibanding pidato seremonial wisuda sebelumnya. "Ada tekanan moral yang kuat, apalagi disampaikan langsung oleh presiden di hadapan calon birokrat muda," ujar peneliti kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Agus Pramono, dalam keterangan terpisah.