MATARAM — Sebanyak 35 peserta dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, akademisi, hingga praktisi kehumasan dari berbagai daerah di Indonesia hadir dalam IGPR Summit 2026. Forum ini menjadi ajang strategis untuk merumuskan peran humas pemerintah yang adaptif dan profesional di era digital.
Ketua Dewan Kehormatan Iprahumas NTB, Masnun Tahir, mengingatkan bahwa humas harus berperan sebagai penyejuk di tengah derasnya arus informasi. Menurutnya, humas yang baik bukanlah yang paling keras suaranya, melainkan yang paling dipercaya publik.
“Kepercayaan publik merupakan modal utama komunikasi pemerintah. Humas yang baik bukanlah humas yang paling keras suaranya, melainkan humas yang paling dipercaya,” ujar Masnun.
Ia menambahkan, humas wajib hadir lebih cepat dalam memberikan informasi resmi agar ruang publik tidak dipenuhi spekulasi maupun disinformasi. Kecepatan menjadi kunci, namun kredibilitas adalah harga mati.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Ahsanul Halik, yang mewakili Gubernur NTB, menegaskan tantangan humas saat ini bukan lagi sekadar menyampaikan informasi. Tantangan sesungguhnya adalah membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat.
“Informasi dapat dibuat dalam hitungan detik, tetapi kepercayaan hanya lahir melalui konsistensi, keterbukaan, integritas dan kerja nyata yang dibangun dalam waktu yang panjang,” ujar Doktor AKA, sapaan akrabnya.
AKA juga menekankan bahwa perkembangan AI harus dimanfaatkan untuk memperkuat pelayanan publik tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar pemerintahan. “Kecerdasan AI tidak akan pernah menggantikan kejujuran, tidak akan pernah menggantikan empati, tidak akan pernah menggantikan integritas, dan tidak akan pernah menggantikan hati nurani seorang pelayan publik. Teknologi hanyalah alat, yang menentukan arah penggunaannya tetaplah manusia,” tegasnya.
AKA mengingatkan bahwa keberhasilan komunikasi pemerintah tidak diukur dari banyaknya publikasi atau konten yang viral. Justru, yang jauh lebih penting adalah keberadaan juru bicara yang kuat, profesional, dan kredibel, baik di pusat maupun daerah.
“Keberhasilan komunikasi pemerintah diukur dari satu hal yang jauh lebih penting, yaitu apakah masyarakat semakin percaya kepada pemerintah,” katanya. Kebijakan strategis nasional perlu dikomunikasikan secara konsisten agar publik memperoleh informasi yang utuh dan tidak memberi celah bagi disinformasi.
Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pranata Humas Indonesia (Iprahumas), yang mewakili Ketua Umum Iprahumas Pusat Mayrianti Annisa Anwar, menilai IGPR Summit 2026 sebagai forum strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang terbuka.
“Ukuran keberhasilan komunikasi publik adalah tumbuhnya kepercayaan masyarakat. Ketika kepercayaan itu terbangun, berbagai program pemerintah akan lebih mudah dipahami, diterima, dan didukung oleh publik,” ujarnya. Ia pun mengajak seluruh insan humas pemerintah untuk terus meningkatkan kompetensi dan memperluas kolaborasi lintas sektor.