MATARATAN — Program Desa Berdaya menempatkan pemerintah desa dan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, bukan sekadar penerima bantuan. Ketua Tim Percepatan Pembangunan Provinsi NTB Adhar Hakim menyebut pendekatan itu dipilih karena penanggulangan kemiskinan selama ini berjalan sendiri-sendiri dan bantuan cenderung konsumtif.
“Program ini tidak sekadar menyalurkan bantuan, tetapi mendorong warga miskin memiliki mata pencaharian berkelanjutan dan desa mampu mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru,” ujar Adhar pekan kemarin.
Dua Skema: Transformatif dan Tematik
Desa Berdaya Transformatif menyasar keluarga miskin ekstrem yang masuk kelompok desil 1. Pada 2026–2028, program ini ditargetkan menjangkau 33.669 kepala keluarga atau 98.532 jiwa di 123 desa dan kelurahan.
Pelaksanaannya bertahap. Tahap pertama tahun 2026 menyentuh 40 desa/kelurahan dengan sasaran 7.250 KK atau 19.052 jiwa. Setiap penerima memperoleh bantuan usaha Rp 7 juta per KK.
Bantuan disalurkan melalui rekening masing-masing penerima di Bank NTB Syariah berdasarkan data yang telah diverifikasi dan divalidasi. Penggunaannya didampingi tenaga pendamping, mulai dari penyusunan rencana usaha hingga pembelian kebutuhan sesuai proposal.
Sebanyak 144 pendamping disiapkan dengan rasio satu pendamping untuk 40–50 KK. Pendampingan berlangsung intensif hingga dua tahun, termasuk membantu penerima mengembangkan usaha dan menemukan peluang pasar.
Jenis usaha disesuaikan dengan potensi penerima, seperti perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, industri, dan jasa. Usaha diarahkan mampu menghasilkan pendapatan dalam waktu relatif singkat untuk menopang kebutuhan sehari-hari keluarga.
Ayam Petelur hingga Penggemukan Sapi di Empat Desa
Sejumlah desa sudah menjalankan usaha produktif lewat Badan Usaha Milik Desa. Di Desa Sambelia, Lombok Timur, BUMDes mengembangkan ayam petelur dengan populasi 1.000 ekor.
Desa Candimanik, Lombok Barat, menjalankan usaha serupa dengan 1.000 ekor ayam dan tingkat produksi di atas 70 persen. Di Desa Sugian, Lombok Timur, BUMDes mengelola 500 ekor ayam petelur.
Adapun Desa Jagaraga, Lombok Barat, mengembangkan usaha penggemukan sapi. Pengembangan usaha serupa mulai berjalan di sejumlah desa di Pulau Sumbawa, termasuk Kabupaten Sumbawa, Bima, dan Dompu.
Bantuan Rp 300 Juta per Desa untuk Potensi Lokal
Skema kedua, Desa Berdaya Tematik, mengoptimalkan potensi desa melalui bantuan keuangan khusus. Setiap desa yang memenuhi persyaratan memperoleh Rp 300 juta berdasarkan proposal yang diajukan.
Dana itu dapat dipakai untuk usaha berbasis potensi lokal, seperti pertanian, peternakan, pengolahan hasil produksi, serta peningkatan destinasi dan fasilitas wisata. Pemerintah desa boleh bekerja sama dengan BUMDes, koperasi, dan kelompok masyarakat.
Proposal yang telah diverifikasi didampingi organisasi perangkat daerah sesuai bidang usaha. Menurut Adhar, sedikitnya 30 pemerintah desa saat ini sedang mengeksekusi program yang telah diajukan.
Fokus Desa Berdaya Tematik mencakup ketahanan pangan, pariwisata, dan lingkungan. Kebutuhan anggaran keseluruhan program diperkirakan sekitar Rp 128 miliar, terdiri atas Rp 50,5 miliar untuk skema transformatif dan Rp 78 miliar untuk tematik.
Pengawasan Berjenjang Libatkan BPK dan BPKP
Adhar menegaskan keberhasilan program tidak hanya ditentukan besarnya anggaran, tetapi juga ketepatan sasaran, kualitas pendampingan, dan pengawasan. Pelaksanaannya didukung regulasi serta pelatihan bagi pendamping dan pemerintah desa.
Pengawasan dilakukan berjenjang dengan melibatkan Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Program ini menerapkan pendekatan graduasi untuk mendorong keluarga miskin keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.
Pendekatan itu mencakup perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial, dan inklusi keuangan. Dengan skema tersebut, pemerintah desa di NTB didorong mengembangkan pusat ekonomi baru berbasis potensi masing-masing wilayah.
