MATARAM — Kepala Disnakertrans NTB, Aidy Furqan, menyebut data warga NTB itu telah disesuaikan berdasarkan nama dan alamat dengan penempatan migran di Arab Saudi. Ia merinci penempatan PMI kawasan Timur Tengah khusus Arab Saudi untuk periode 1 Januari 2026 sampai 16 September 2026.
"Penempatan PMI Kawasan Timur Tengah khusus Negara Saudi Arabia Periode 1 Januari 2026-16 September 2026 update by name dan address sebanyak 1.249," ujar Aidy, Kamis, 17 September 2026.
Konflik Houthi dan Arab Saudi Memanas Sejak Awal September
Konflik antara kelompok Houthi Yaman dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memanas sejak awal September lalu. Kelompok penguasa Yaman itu sempat memberi ancaman untuk menyerang Mekkah, kota suci umat Islam.
Meski begitu, situasi tersebut dinilai belum terlalu mendesak. Pemerintah Indonesia belum meminta pengamanan terhadap WNI yang ada di Arab Saudi.
Ibadah Umrah di Mekkah Masih Berlangsung Normal
Aidy menegaskan konflik antarnegara Timur Tengah itu sejauh ini belum berdampak bagi NTB. Aktivitas ibadah umrah di Mekkah juga masih berlangsung.
"Nah, infonya kan aman-aman saja ini," lanjut Aidy menanggapi video terkini dari salah satu pendamping umrah asal Mataram.
Pendamping jemaah umrah dari Safina Travel Haji dan Umrah NTB, Lalu Sahid, menyebut Pemerintah Arab Saudi sempat mengirim peringatan melalui telepon seluler yang terhubung jaringan di Arab Saudi. Situasi itu hanya berlangsung singkat, setelah peringatan kondisi kembali normal dan kegiatan jemaah umrah tetap berjalan.
Hal serupa disampaikan Lalu Wahidin, seorang jemaah yang saat ini berada di Madinah. Ia menyatakan kondisi di Madinah masih aman dan terkendali.
"Situasi di Madinah masih aman terkendali. Kegiatan ibadah masih berlangsung aman," ucapnya.
Penerbangan dan Jadwal Pemberangkatan Belum Berubah
Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Bali Nusra, Zamroni, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan situasi di Arab Saudi. Dalam beberapa hari terakhir terdapat peringatan keamanan yang diterima melalui telepon seluler di sejumlah wilayah Arab Saudi.
Kondisi tersebut belum berdampak terhadap penerbangan maupun jadwal perjalanan jemaah umrah. "Penerbangan masih normal," kata Zamroni.
Penyelenggara perjalanan umrah masih menunggu arahan resmi dari pemerintah. Belum ada informasi resmi dari Kementerian Haji dan Umrah maupun Kementerian Luar Negeri terkait perubahan jadwal pemberangkatan jemaah.
"Belum ada informasi resmi. Jadi proses pemberangkatan masih tetap berjalan normal seperti biasa," tambahnya.
Keputusan Operasional Bandara Ada di Otoritas Arab Saudi
Zamroni mengaku tetap memantau perkembangan keamanan, termasuk kondisi penerbangan. Jika situasi berdampak terhadap penerbangan sipil, keputusan mengenai operasional bandara menjadi kewenangan otoritas penerbangan Arab Saudi.
"Kalau memang membahayakan penerbangan sipil, pasti akan ada pengumuman resmi," pungkasnya.
