MATARAM — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram memastikan proyek pembangunan lanjutan Bale Mentaram senilai sekitar Rp60 miliar tetap berjalan sesuai rencana. Kepala Dinas PUPR Kota Mataram Lale Widiahning membantah kekhawatiran anggaran proyek tersebut berpotensi menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa). Proyek dengan skema kontrak multiyears tiga tahun itu disebut tidak terikat batas penyerapan anggaran satu tahun berjalan.
Pernyataan itu disampaikan Lale pada Rabu, 16 September 2026, menanggapi sorotan Komisi III DPRD Kota Mataram yang menilai proses tender baru berjalan pada September. Dewan menilai kondisi tersebut berpotensi membuat anggaran Rp60 miliar pada 2026 tidak terserap maksimal.
Skema Multiyears Dinilai Cegah Silpa
Lale menjelaskan, pembangunan lanjutan Bale Mentaram menggunakan skema kontrak multiyears dengan masa pelaksanaan tiga tahun. Dengan skema itu, pekerjaan tidak harus tuntas dalam satu tahun anggaran.
"Saya pastikan tidak mungkin jadi Silpa. Karena apa? Proyek kita kan berjalan terus, tidak mungkin dia menjadi Silpa," tegas Lale.
Setelah kontrak berjalan dan lapangan diserahkan kepada rekanan, kontraktor dapat melanjutkan pekerjaan sesuai kontrak. Batas anggaran tahun berjalan tidak membatasi ruang gerak rekanan di lapangan.
"Tidak ada pembatasan rekanan itu harus bekerja dengan uang yang tersedia. Boleh dia terus bekerja, sepanjang kita sudah warning, 'Saya punya uang sekian sekarang'. Tapi terserah kalau misalnya mau lanjut progresnya sepanjang dia kuat modal, silakan," jelasnya.
Menurut Lale, kontrak berlaku tiga tahun sehingga rekanan punya waktu mengejar progres sesuai tahapan yang ditentukan. Ia menegaskan tidak ada pembatasan waktu bagi pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan.
Target Struktur Gedung Selesai Tiga Bulan
Untuk target pekerjaan tahun ini, Lale memastikan pembangunan struktur gedung tetap dapat direalisasikan. Pekerjaan struktur disebut bisa selesai dalam waktu sekitar tiga bulan.
"Bisa. Struktur berdiri, dalam jangka waktu tiga bulan selesai dia," ujarnya.
Soal sorotan Komisi III DPRD Kota Mataram yang menilai tender baru berjalan September, Lale memastikan pelaksanaan proyek masih sesuai jalur. "Masih. Masih kita on the track," tegasnya.
DPRD Soroti Tender Baru Mulai September
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram Ahmad Azhari Gufron mengatakan, Dewan bersama Pemerintah Kota Mataram sebelumnya telah menandatangani nota kesepakatan dengan total anggaran pembangunan Kantor Wali Kota Rp200 miliar. Anggaran itu dibagi bertahap: Rp60 miliar pada 2026, Rp70 miliar pada 2027, dan Rp70 miliar pada 2028.
Namun, hingga September 2026, proses tender untuk anggaran tahun pertama baru mulai terlaksana. Kondisi ini dinilai berpotensi membuat anggaran Rp60 miliar pada 2026 tidak terserap secara maksimal.
"Untuk tender Kantor Wali Kota ini, saya menganggap Pemkot tidak serius. Kita sudah menandatangani nota kesepakatan, anggarannya Rp200 miliar dengan skema multiyears. Tahun 2026 Rp60 miliar, 2027 Rp70 miliar dan 2028 Rp70 miliar. Tapi sampai September baru mulai," ujarnya.
Dinas PUPR Kota Mataram menegaskan skema multiyears memberi ruang pelaksanaan proyek selama masa kontrak tiga tahun. Progres pekerjaan struktur gedung ditargetkan rampung dalam tiga bulan ke depan.
